Spanyol akan tangguhkan otonomi Catalonia

Alyssa McMurtr

MADRID 

Tidak puas akan ketidakjelasan sikap pemerintah Catalonia, pemerintah Spanyol mengumumkan pada Kamis bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk menangguhkan otonomi Catalonia.

Pemerintah Spanyol akan mengadakan pertemuan luar biasa Dewan Menteri pada Sabtu untuk menyampaikan langkah-langkah yang tercantum dalam Pasal 155 Konstitusi Spanyol, yang memungkinkan Madrid untuk mengambil kendali atas pemerintahan dan institusi Catalonia.

Tanggapan dari Madrid tersebut muncul setelah pimpinan Catalonia Carles Puigdemont mengajukan surat pada Madrid, Kamis, yang berisi: “Jika pemerintah Spanyol terus-menerus menghalangi dialog dan melakukan represi, parlemen Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi."

Meskipun Puigdemont mengatakan bahwa pemerintah Catalonia tidak memberikan suara untuk kemerdekaan dan bahwa masalah tersebut telah ditangguhkan, dengan kurangnya kejelasan sikap dari Catalonia telah memaksa Spanyol untuk melanjutkan rencana penangguhan otonomi daerah tersebut, kata juru bicara pemerintah Inigo Mendez de Vigo dalam konferensi pers, Kamis.

“Pemerintah akan mengupayakan semua langkah untuk mengembalikan legalitas dan menghentikan kemerosotan ekonomi,” tambah de Vigo.

Jika proses berlanjut, maka ini adalah pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Spanyol bahwa Pasal 155 digunakan untuk mengambil kendali wilayah Spanyol. Penangguhan tersebut dapat mulai diberlakukan dalam sepekan.

Dalam suratnya, Carles Puigdemont mengatakan bahwa Pasal 155 hanya memicu konflik: “Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sadar akan akar permasalahan”.

Di bawah Konstitusi 1978, Spanyol memiliki 50 provinsi yang dikelompokkan menjadi 17 komunitas otonom.