HAMILTON, Kanada 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres pada Rabu melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Venezuela Nicolás Maduro di tengah meningkatnya ketegangan menyusul keputusan terbaru Amerika Serikat yang memberlakukan “blokade total” terhadap kapal tanker minyak Venezuela.

“Sekretaris Jenderal telah menerima panggilan telepon dari Yang Mulia Nicolás Maduro Moros, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, terkait ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan,” demikian pernyataan resmi dari kantor Guterres.

Dalam percakapan tersebut, Guterres menegaskan kembali sikap PBB mengenai pentingnya negara-negara anggota untuk menghormati hukum internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga menekankan perlunya “menahan diri dan menurunkan eskalasi” demi menjaga stabilitas kawasan.

Sebelumnya, juru bicara PBB Farhan Haq menyatakan bahwa Guterres “menyerukan penahanan diri dan de-eskalasi segera atas situasi yang berkembang.”

Panggilan telepon itu terjadi setelah Presiden AS Donald Trump pada Senin mengumumkan telah memerintahkan “blokade total dan menyeluruh” terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi yang masuk atau keluar dari negara Amerika Selatan tersebut. Kebijakan itu diberlakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di lepas pantai utara Venezuela, di kawasan Laut Karibia.

Pemerintah Venezuela menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan grotesk,” seraya menuduh Trump berupaya merampas sumber daya alam negara itu. Dalam pernyataan resmi, Caracas menuding Trump “menganggap minyak, tanah, dan kekayaan mineral Venezuela sebagai milik pribadinya.”

Selama empat bulan terakhir, pasukan AS mempertahankan kehadiran militer yang signifikan dan terus bertambah di kawasan Karibia, termasuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan narkoba. Trump juga menyatakan bahwa militer AS tidak menutup kemungkinan akan melakukan serangan darat di wilayah Venezuela.

Ketegangan kian meningkat setelah pasukan AS menyita sebuah kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di lepas pantai Venezuela pada 10 Desember. Caracas mengecam tindakan tersebut sebagai “pembajakan internasional.”