Rusia khawatir dengan 'eskalasi' di sekitar Iran

MOSKOW

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa mengatakan bahwa Rusia prihatin dengan "eskalasi" di sekitar Iran.

Lavrov mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, yang mengatakan Washington mempertimbangkan "opsi militer untuk menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir."

Menlu Rusia mengungkapkan bahwa para pemimpin agama di Iran sejak lama mengeluarkan fatwa -- sebuah keputusan hukum tentang hukum Islam -- yang melarang pengembangan senjata nuklir.

"Pimpinan agama Iran telah lama mengeluarkan fatwa yang melarang pengembangan senjata nuklir. Jika ada yang meragukan hal ini, JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) memberikan rezim yang paling ketat untuk memverifikasi program nuklir Iran," tutur dia.

Dia menyebut AS yang menarik diri dari JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

“Kami percaya bahwa itu adalah kesalahan besar dari Barat. Pertama-tama, para peserta JCPOA untuk Penyelesaian Program Nuklir Iran, mereka telah mengambil jalan yang jujur untuk menghapus dokumen penting ini, yang telah disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB.”

"Mereka lebih suka mengabaikan resolusi Dewan Keamanan dan beralih ke tindakan agresif, termasuk penggunaan kekuatan militer, daripada mengikuti keputusan badan tertinggi PBB," ucap dia.

MOSKOW

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa mengatakan bahwa Rusia prihatin dengan "eskalasi" di sekitar Iran.

Lavrov mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, yang mengatakan Washington mempertimbangkan "opsi militer untuk menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir."

Menlu Rusia mengungkapkan bahwa para pemimpin agama di Iran sejak lama mengeluarkan fatwa -- sebuah keputusan hukum tentang hukum Islam -- yang melarang pengembangan senjata nuklir.

Dia menyebut AS yang menarik diri dari JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.

"Mereka lebih suka mengabaikan resolusi Dewan Keamanan dan beralih ke tindakan agresif, termasuk penggunaan kekuatan militer, daripada mengikuti keputusan badan tertinggi PBB," ucap dia.