Maria Elisa Hospita
11 Februari 2019•Update: 11 Februari 2019
Riyaz ul Khaliq
ANKARA
Sebulan jelang pemilihan umum, Thailand yang dikuasai oleh junta militer didera desas-desus kudeta.
Menurut harian The Nation, Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha sedang mempertimbangkan langkah hukum atas orang-orang yang "memalsukan" instruksi junta.
"Instruksi palsu itu dibarengi dengan desas-desus kudeta," papar surat kabar itu.
Wakil juru bicara pemerintah, Taksada Sangkachan, mengimbau masyarakat "untuk tidak mempercayai rumor".
Rumor menyebar saat anggota keluarga kerajaan menerima nominasi untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilihan umum mendatang.
Namun, Raja Maha Vajiralongkorn menyebut penunjukkan keluarga kerajaan "tidak pantas” dan “tidak sah”.
Negara yang mayoritas penduduknya menganut Buddha itu berada di bawah kekuasaan militer sejak tahun 2014.
Pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada 24 Maret, pertama kalinya sejak pemerintah sipil digulingkan oleh militer Thailand pada 2014.
Instruksi itu menyebutkan bahwa jabatan Komandan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara harus dicopot.
"Pernyataan palsu itu juga mengklaim pencopotan jabatan itu telah disetujui dan diumumkan secara resmi di Royal Gazette," kata surat kabar itu.
