Ilustrasi: Orang-orang Kashmir melakukan aksi protes atas pencabutan Pasal 370 oleh pemerintah India di Srinagar saat jam malam diberlakukan pada hari ke-5 di Kashmir, India pada 9 Agustus 2019. Pemerintah telah menutup layanan internet, sekolah dan kampus di seluruh wilayah Kashmir untuk menegakkan hukum. Pemerintah India mengeluarkan peringatan kepada wisatawan dan peziarah untuk meninggalkan Kashmir karena terdapat "ancaman teror", sebagaimana media melaporkan pasukan militer telah dikirim ke Kashmir sejumlah 25.000 personel. Beberapa orang telah mengumpulkan beberapa kebutuhan dasar. (Faisal Khan - Anadolu Agency)
Jakarta Raya
Aamir Latif
KARACHI, Pakistan
Ribuan orang turun ke jalanan di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, sejak Senin, untuk memprotes pencabutan hak-hak khusus di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India.
Unjuk rasa itu digelar bertepatan dengan perayaan Idul Adha yang dirayakan di seluruh Pakistan, India, Bangladesh, dan Nepal.
Usai salat Ied, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi, pemimpin oposisi sekaligus Ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP) Bilawal Bhutto Zardari, dan ketua Liga Muslim Pakistan (Nawaz) Zafar Iqbal Jhagda turut bergabung dalam aksi massa tersebut.
Massa mengekspresikan solidaritas mereka untuk gerakan perlawanan di Jammu dan Kashmir dengan membentangkan spanduk bergambar para pemimpin pro-kemerdekaan Kashmir, di antaranya Syed Ali Gilani, Mirwaiz Umer Farooq, dan Yasin Malik.
"Terlepas dari sikap India, perjuangan pembebasan Kashmir akan terus berlanjut. Biarlah dunia menyaksikan wajah asli India," ujar Qureshi dalam pidatonya.
Selain di Muzaffarabad, unjuk rasa juga berlangsung di Bagh, Kotli, Rawlakot, dan Mirpur.
Sementara itu, para ulama Pakistan mengajak masyarakat dunia untuk membuka mata dengan situasi di Jammu dan Kashmir.
Mereka juga mendesak India untuk melakukan plebisit yang dijamin oleh PBB di wilayah tersebut.
Pakistan telah mengumumkan perayaan Hari Kemerdekaan yang jatuh pada 14 Agustus sebagai Hari Solidaritas Kashmir.
Ketegangan antara Islamabad dan New Delhi memuncak setelah India mencabut status quo Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan penduduknya memberlakukan hukum mereka sendiri dan mencegah orang luar menetap atau memiliki tanah di wilayah itu.
Wilayah Himalaya dikuasai oleh India dan Pakistan sebagian, tetapi diklaim oleh keduanya secara penuh.
Sejak mereka terbelah pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali - pada 1948, 1965, dan 1971 - dua di antaranya memperebutkan Kashmir.
Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas akibat konflik di wilayah tersebut sejak 1989.
