Qatar: Masalah Palestina prioritas bagi bangsa Arab

Serdar Bitmez, Çağrı Koşak

DOHA

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani mengungkapkan bahwa masalah Palestina adalah prioritas utama bagi orang Arab.

Menteri Luar Negeri Qatar Abdurrahman Al Thani mengecam janji pemilu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menganeksasi Lembah Yordania dan utara Laut Mati.

Melalui pernyataan via akun media sosial, Menlu Al Thani mengungkapkan bahwa komunitas Arab sangat peka dan mementingkan masalah Palestina.

Menlu Qatar menekankan bahwa perdamaian secara permanen dan solusi yang adil sangat mungkin terwujud.

"Masalah Palestina adalah masalah utama orang Arab. Tanpa solusi yang adil dan permanen bedasarkan legitimasi internasional, perdamaian di wilayah itu tidak akan mungkin terwujud," tutur Al Thani.

Menteri Qatar menekankan penjajahan yang berkelanjutan Israel terhadap rakyat Palestina tak dapat diterima dan dia mengatakan dukungan negaranya terhadap masalah Palestina tak berubah.

Sebelumnya, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan menerapkan kedaulatannya atas Lembah Yordania dan permukiman lainnya di Tepi Barat jika dia memenangkan pemilihan umum pekan depan.

Netanyahu berjanji jika dia memenangkan pemilihan umum pada 17 September, maka dia akan mencaplok sebagian tanah yang diduduki di Tepi Barat termasuk utara Laut Mati dan Lembah Jordan.

Saat ini, sekitar 70.000 warga Palestina - bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi - tinggal di Lembah Yordania, sebidang tanah luas dan subur yang merupakan seperempat dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Israel mengklaim bahwa Lembah Yordania sangat penting bagi keamanannya dan secara konsisten menolak gagasan melepaskan sebagian wilayahnya dalam resolusi apa pun dengan Palestina di masa depan.

Awal bulan ini, Netanyahu menegaskan kembali janjinya untuk mencaplok seluruh blok permukiman di Tepi Barat.

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel mulai menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Palestina menginginkan wilayah ini - bersama dengan Jalur Gaza - menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana sebagai tindakan ilegal.