Polri koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang diretas hacker China

JAKARTA

Polisi Indonesia mengaku akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang dikabarkan mengalami peretasan sistem jaringan oleh hacker yang berasal dari China.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan komunikasi dengan kementerian dan lembaga itu sudah dilakukan dan masih berlangsung hingga saat ini.

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai langkah yang dilakukan polisi.

Sehingga, polisi belum membuka penyelidikan untuk melakukan upaya lebih lanjut dalam hal penegakan hukum dalam menyikapi permasalahan tersebut.

"Ya dikoordinasikan ke kementerian dan lembaga," kata Argo kepada wartawan pada Senin.

Dikutip media The Record, berdasarkan laporan Insikt Group yang merupakan peneliti teknologi keamanan dan intelijen menyebut hacker asal China berhasil masuk ke dalam jaringan internal sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia.

Bahkan, kelompok hacker China yang bernama Mustang Panda berhasil masuk ke dalam komputer milik Badan Intelijen Negara (BIN).

Insikt Group mengklaim telah memberikan informasi mengenai ancaman itu kepada Pemerintah Indonesia, namun tidak direspons.

Saat dikonfirmasi mengenai pemberitaan ini, juru bicara BIN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan badan keamanan siber milik Indonesia juga tidak merespons.

​​​​​​​Insiden memalukan

Pengamat Keamanan dan Pertahanan dari Marapi Advisory and Consulting Beni Sukadis menilai kabar mengenai bobolnya sistem jaringan sejumlah lembaga termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) oleh hacker yang berasal dari China merupakan insiden memalukan bagi Indonesia.

Beni menilai sistem keamanan siber Indonesia masih memiliki celah dan kelemahan sehingga bisa ditembus oleh hacker tersebut.

“Tentu tidak wajar di tengah kampanye dan klaim pemerintah soal beradaptasi dalam era teknologi 4.0,” ujar Beni pada Senin.

Menurut Beni, seharusnya pemerintah memiliki sistem pengamanan yang berlapis agar tidak mudah ditembus.

Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran keamanan siber secara menyeluruh.

“Tentu saja merugikan bagi keamanan nasional, karena kita tidak tahu informasi dan data strategis apa saja yang telah diambil oleh si pembobol siber,” jelas Beni.

“Terutama informasi atau data milik BIN, karena sifatnya sangat rahasia,” tambah dia.