PM Irak: Perekonomian rugi besar akibat kerusuhan

Arif Yusuf and Mehmet Nuri Ucar

BAGHDAD

Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi mengatakan gelombang terakhir protes anti-pemerintah di negara itu menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis pada Minggu, Abdul-Mahdi mengatakan demonstrasi menimbulkan kerugian miliaran dolar.

Menurut dia, demonstran telah mencapai sebagian besar tujuan mereka dan pemerintah telah mengambil banyak keputusan untuk memenuhi tuntutan mereka.

Menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, setidaknya 260 orang telah tewas dan 12.000 lainnya terluka sejak demonstrasi dimulai di sejumlah provinsi Irak pada 25 Oktober.

Abdul-Mahdi mendesak warga untuk kembali ke kehidupan normal dan mengatakan bahwa aksi protes mengancam industri minyak, memblokir akses ke pelabuhan dan menunda masuknya barang-barang komersial ke Irak sehingga menyebabkan kenaikan harga.

"Sejumlah kelompok melakukan tindakan sabotase, seperti memblokir jalan, membakar, menjarah dan memicu bentrokan dengan pasukan keamanan," ujar dia.

Perdana menteri menambahkan bahwa pasukan keamanan diberikan instruksi ketat untuk tidak menggunakan peluru sungguhan atau senjata mematikan.

Bendera Irak dikibarkan di Konsulat Iran di Karbala

Sementara itu, sejumlah demonstran menyerbu Konsulat Iran di Kota Karbala dan mengibarkan bendera Irak di pintu masuk gedung.

"Ratusan demonstran berkumpul di depan konsulat dan memajang bendera di pintu masuk setelah mereka memasuki gedung dengan memanjat pagar," kata seorang demonstran Hussain an-Nasiri kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan bahwa demonstran tidak memasuki gedung, tetapi melempar batu dan meneriakkan slogan-slogan yang meminta diplomat Iran meninggalkan Irak.

Kemarahan warga Irak meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena tingginya angka pengangguran dan korupsi yang merajalela.

Banyak warga kekurangan akses ke layanan dasar seperti listrik dan air bersih.

Menurut Bank Dunia, Irak memiliki tingkat pengangguran di kalangan pemuda sekitar 25 persen.

Negara itu juga menempati peringkat ke-12 sebagai negara paling korup di dunia berdasarkan hasil survei sejumlah organisasi transparansi.