PM Irak: Pemerintah tak bisa dibubarkan tanpa alternatif

Idris Okuyucu

ISTANBUL

Perdana menteri Irak menganggap semua tuntutan demonstran yang mendesak pembubaran pemerintah "sah", tetapi juga memperingatkan kemungkinan eskalasi konflik jika pemerintah mundur.

Hal itu disampaikan oleh Adel Abdul-Mahdi usai pertemuan para menteri di Baghdad.

Dia juga mengatakan pembubaran pemerintah tidak mungkin terjadi "tanpa alternatif yang cepat dan fleksibel".

"Pembubaran pemerintah dapat memperkeruh masalah di negara ini. Karena memiliki wewenang yang terbatas, pemerintah sementara tidak dapat menyetujui anggaran dan mewujudkan tuntutan reformasi," ujar Abdul-Mahdi.

Namun, dia menyatakan siap untuk meninggalkan jabatannya jika partai-partai politik menyetujui penggantinya.

Selain itu, PM Irak mengungkapkan adanya provokator yang menyulut amarah massa hingga menyerang properti pribadi maupun publik.

Irak telah diguncang oleh gelombang protes sejak awal Oktober. Demonstran menentang maraknya praktik korupsi, tingginya angka pengangguran, dan minimnya layanan dasar.

Menurut Bank Dunia, tingkat pengangguran kaum muda Irak mencapai sekitar 25 persen. Selain itu, Irak juga merupakan negara paling korup ke-12 di dunia.

Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia mengungkapkan bahwa setidaknya 260 orang tewas dan 12.000 lainnya terluka sejak aksi protes dimulai pada 25 Oktober.

*Ditulis oleh Ali Murat Alhas