Pertemuan IMF-WB telurkan Bali Fintech Agenda

Astudestra Ajengrastri

BALI

Dana Moneter Internasional bersama Bank Dunia (IMF-WB), Kamis, meluncurkan Bali Fintech Agenda, yakni paket elemen kebijakan yang bertujuan untuk membantu negara-negara anggota mendapatkan keuntungan dari berkembang pesatnya teknologi.

Presiden Indonesia Joko Widodo saat memberikan kata sambutan di peluncuran Bali Fintech Agenda yang mengambil tempat di Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 menekankan bahwa regulasi financial technology (fintech) harus menyediakan ruang untuk inovasi.

“Inovasi datang dari eksperimen, dan dalam eksperimen sering terjadi kegagalan. Untuk menghukum mereka yang melakukan kegagalan berarti meredam eksperimen. Lalu tidak akan ada lagi inovasi,” kata Presiden Jokowi, sapaan akrabnya.

Kebijakan nasional yang terlalu restriktif, lanjut dia, akan memaksa para pelaku fintech untuk berpindah ke area gelap internet yang jauh dari jangkauan regulator.

“Secara ekonomi, semua bisa jadi berpindah ke dunia siber. Bahayanya, kita tidak akan tahu perkembangan ini, sampai suatu ketika masalah terjadi,” tekan dia, menambahkan bahwa keterbukaan dan transparansi dengan standar global bukan saja dibutuhkan, namun realistis.

Bali Fintech Agenda terdiri dari 12 elemen kebijakan yakni: Merangkul potensi fintech; Memungkinkan teknologi baru meningkatkan penyediaan layanan keuangan; Memperkuat persaingan fintech untuk mendorong inklusi keuangan; Memantau perkembangan dan memahami evolusi sistem finansial; Mengadaptasi kerangka pengaturan dan pengawasan demi stabilitas sistem keuangan; Menjaga integritas sistem keuangan; Memodernisasi kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum yang memungkinkan; Memastikan stabilitas sistem moneter dan keuangan domestik; Mengembangkan infrastruktur keuangan dan data yang kuat untuk mempertahankan manfaat fintech; Mendorong kerja sama internasional dan berbagi informasi; dan Meningkatkan pengawasan kolektif terhadap sistem moneter dan keuangan internasional.

Kerangka kebijakan ini diharapkan mampu diadaptasi ke dalam peraturan domestik oleh setiap negara.

“Setidaknya ada 1,7 juta orang dewasa di dunia yang tak memiliki akses pada layanan finansial,” kata Pimpinan IMF Christine Lagarde, menegaskan bahwa fintech berpeluang menyediakan inklusi keuangan secara lebih masif dan minim biaya.

“Kita butuh kerja sama internasional untuk memastikan keuntungan fintech tidak hanya dirasakan oleh beberapa negara saja,” tukas Lagarde dalam diskusi panel saat peluncuran.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang lembaganya terus mengampanyekan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan pendapatan rendah, menyebut kerangka kebijakan ini bisa menjadi acuan bagi negara yang belum memiliki banyak ruang untuk inovasi.

“Negara yang tidak memiliki Silicon Valley tetap bisa mengejar evolusi di dunia teknologi yang sangat cepat ini,” tutur Kim.

Menuruti keinginan Presiden Jokowi untuk memberikan keleluasaan pelaku fintech berkembang, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani selaku pembuat kebijakan mengaku kesulitan merumuskan peraturan yang ideal.

“Selalu ada tensi, antara harus membebaskan inovasi dalam teknologi namun tidak merusak stabilitas sistem keuangan yang sudah kita miliki,” kata Menteri Sri yang juga menjadi panelis dalam diskusi.

Terlebih, lanjut dia, batas antara sistem finansial dengan teknologi kini semakin buram. “Benarkan produk ini berada di sektor finansial, bagaimana meregulasinya, lalu bagaimana soal pemajakan dan perlindungan data konsumen?”

Presiden Bank Sentral Afrika Selatan Lesetja Kganyago, panelis lain, menegaskan bahwa regulator juga harus menguasai seluk-beluk teknologi supaya bisa membuat peraturan yang sesuai.

“Kalau fintech memang bisa memberikan layanan keuangan dengan cara pintar, kita butuh regulator yang juga pintar,” ujar dia. “Kalau tidak begitu, bagaimana mau meregulasi?”