Rıskı Ramadhan
22 Februari 2018•Update: 22 Februari 2018
Nour Mahd Ali Abu Aisha dan Zeynep Hilal Karyağdı
GAZA
Sejumlah pemerintah daerah di Gaza yang diblokade Israel pada Rabu mengumumkan bahwa pelayanan publik untuk masyarakat akan dipotong 50 persen karena permasalahan dana dan krisis listrik.
Ketua Persatuan Pemerintah Daerah Gaza Nizar Hijazi mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mencegah "kelumpuhan total" pelayanan.
Hijazi mengatakan, pemerintah kota terpaksa menutup pantai umum di Gaza karena tidak dapat memompa limbah ke laut akibat pemadaman listrik yang mencapai 20 jam dalam sehari.
Menurut Hijazi, keadaan tersebut dapat berdampak bagi air yang dipasok ke rumah-rumah warga.
Dia menambahkan, jika terus berlanjut, keadaan itu dapat menyebabkan bencana lingkungan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Hijazi menyerukan lembaga-lembaga internasional mencegah terjadinya krisis kemanusiaan di Gaza.
“Terhentinya bantuan dan pendanaan dari luar bahkan telah mempengaruhi pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang paling sederhana sekalipun,” kata dia.
Setelah Hamas memenangkan pemilu di Palestina pada tahun 2006, Israel menerapkan blokade dari darat, udara dan laut terhadap Jalur Gaza.
Blokade Gaza terus berlanjut tanpa henti meski mendapat tentangan dari dunia.
Gaza mengalami masalah besar dalam hal energi sejak 2006.
Wilayah ini membutuhkan listrik 600 megawatt, namun saat ini hanya tersedia 210 megawatt.
