PBB prihatin dengan pengungsi yang terjebak di kamp Suriah timur laut

Peter Kenny

JENEWA

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada Senin menyatakan keprihatinan besar atas nasib ribuan orang yang disebut "warga negara ketiga" - terperangkap di kamp-kamp pengungsian yang padat di Suriah timur laut.

Dalam sebuah pernyataan tertulis, Bachelet menyinggung situasi kemanusiaan di kamp-kamp yang diduduki oleh kelompok teroris YPG/PKK.

Dia mengatakan bahwa hampir 58.000 anak-anak dari lebih dari 60 negara yang berbeda masih terkurung dalam kamp-kamp padat yang dikelola oleh YPG/PKK, tanpa secara khusus menyebut nama kelompok teroris itu.

"Lebih dari 8.000 anak-anak ini adalah warga negara ketiga, dari negara-negara selain Suriah atau tetangga terdekatnya Irak," kata Bachelet.

Komisaris HAM PBB itu mengatakan bahwa sekitar 90.000 warga Suriah, Irak, dan warga negara ketiga lainnya yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan anggota Daesh/ISIS ditahan di kamp-kamp pengungsian Al-Hol dan Al-Roj yang penuh sesak.

"Sementara mayoritas dipindahkan ke kamp-kamp ini pada 2019, setelah kekalahan ISIL [Daesh/ISIS] di benteng terakhir mereka di Deir Ez-Zor Timur, ribuan lainnya telah ditahan di kamp Al-Hol sejak 2016," ujar dia. .

Kantor hak asasi PBB mengatakan meskipun warga negara ketiga tidak secara resmi ditahan dan tidak menghadapi tuntutan pidana di Suriah, mereka tidak diizinkan meninggalkan kamp.

Mereka dibiarkan dalam ketidakpastian hukum dengan akses terbatas ke layanan konsuler dalam kondisi yang berpotensi mengancam jiwa.

"Saya sangat menyambut baik sejumlah negara asal yang telah mulai memulangkan warga negara mereka dan menunjukkan lebih banyak keterbukaan untuk memulangkan anak-anak dan yatim piatu," kata Bachelet.

Tetapi faktanya, tambah dia, masih ada ribuan orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, tidak bisa kembali ke negara asal atau kebangsaan mereka sendiri.

"Komunitas internasional juga harus melakukan segala upaya untuk mengadvokasi hak-hak warga Irak dan Suriah yang terdampar di kamp-kamp ini," ungkap Bachelet.

Dia menambahkan bahwa mereka juga harus memiliki kesempatan untuk kembali dengan selamat ke rumah mereka dan untuk rehabilitasi serta reintegrasi, dengan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia dan jaminan pengadilan yang adil sebagaimana diperlukan.

Bachelet mengatakan bahwa bahaya semakin diperparah oleh Covid-19, yang juga membatasi kemampuan otoritas de facto untuk memastikan keamanan yang cukup di kamp-kamp yang penuh sesak dan membatasi pengaruh kelompok-kelompok teroris.

"Risiko ini memiliki efek bumerang pada upaya komunitas global untuk melawan terorisme di kawasan itu," lanjut dia.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa- telah bertanggung jawab atas kematian hampir 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi.