Pizaro Gozali İdrus
09 Oktober 2019•Update: 10 Oktober 2019
JAKARTA
Program Pemukiman Manusia PBB (UN-Habitat) dan pemerintah Filipina akan mulai pembangunan 500 unit rumah permanen pertama bagi keluarga yang harus mengungsi akibat perang di Marawi, Filipina Selatan, lansir Philippines News Agency pada Selasa. pengepungan lima bulan 2017.
Komplek perumahan, yang akan dibangun di atas lahan 39 hektar dari hasil kolaborasi UN Habitat dan Badan Perumahan Filipina (NHA).
Setiap unit akan berdiri di atas tanah seluas 90 meter persegi dengan luas rumah mencapai 46 meter persegi.
Rumah ini berisi toilet dan dapur, serta sistem listrik dan pipa.
HNA telah berkomitmen membangun 1.500 tempat penampungan permanen bagi keluarga pengungsi.
Rumah-rumah akan dibangun di berbagai daerah di atas tanah yang disediakan NHA.
Sebanyak 500 unit yang akan dibangun di wilayah Kilala, Marawi ini diharapkan selesai bulan depan, dan total 1.500 unit selesai pada Maret 2020.
Pemerintah Jepang, mitra UN-Habitat, akan mendanai proyek tersebut.
Warren Ubongen, manajer proyek UN-Habitat, mengatakan proyek itu "adalah kemitraan antara Filipina dan pemerintah Jepang."
Sebelumnya, Pemerintah Filipina berjanji mendukung rehabilitasi Kota Marawi yang dilanda konflik tetapi hanya fokus pada kebutuhan penduduk yang terdampak, bukan pada bangunan bisnis besar.
Presiden Duterte mengatakan dia tidak siap menghabiskan uang pemerintah untuk bangunan yang rusak selama pengepungan Marawi 2017.
Menurut dia, pengusaha memiliki uang untuk memperbaiki struktur mereka.
Akhir Desember 2018, Filipina melakukan perpanjangan darurat militer di Mindanao hingga akhir 2019.
Keputusan itu diambil setelah mayoritas anggota kongres setuju memperpanjang darurat militer.
Perpanjangan darurat militer ini adalah yang ketiga dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte.
