Para pemimpin Uni Eropa akan bahas krisis Ukraina pada Kamis
Dewan Federasi, majelis tinggi parlemen Rusia, juga telah menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri

BRUSSELS
Para pemimpin Uni Eropa (UE) akan mengadakan pertemuan luar biasa di Brussel pada Kamis setelah Rusia mengakui dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri sebagai negara merdeka.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengadakan pertemuan khusus para pemimpin Uni Eropa untuk membahas perkembangan terbaru di perbatasan Ukraina-Rusia dan tanggapan blok tersebut, ungkap kantor Michel.
“Tindakan agresif oleh Federasi Rusia melanggar hukum internasional dan integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina. Mereka juga merusak tatanan keamanan Eropa,” tulis Michel dalam surat undangan yang dikirim ke kepala negara dan pemerintah UE.
Menteri luar negeri Uni Eropa sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia karena menggunakan agresi terhadap tetangganya Ukraina. Paket tersebut diharapkan mendapatkan persetujuan resmi di hari berikutnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk Ukraina sebagai negara merdeka pada Senin dan menandatangani perjanjian dengan para pemimpin separatis mereka di Kremlin.
Putin mengatakan Rusia akan mengirim pasukan ke daerah-daerah itu untuk “menjaga perdamaian.”
Dewan Federasi, majelis tinggi parlemen Rusia, juga telah menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri.
Pengumuman itu menuai kecaman global yang luas sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, dengan negara-negara Barat bersumpah untuk menjatuhkan sanksi baru yang keras.
AS, dengan sekutu Eropanya, mengatakan Rusia sedang menyiapkan panggung untuk menyerang Ukraina setelah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara dan peralatan berat di dan sekitar tetangganya.
Rusia membantah sedang bersiap untuk menyerang dan sebaliknya menuduh negara-negara Barat merusak keamanannya melalui ekspansi NATO ke perbatasannya.
Moskow mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur melawan pemerintah pusat pada 2014.