Pakistan perbarui tawaran berdialog dengan India

Islamuddin Sajid

ISLAMABAD, Pakistan

Pakistan pada Kamis memperbarui tawarannya untuk berdialog dengan India guna menyelesaikan semua masalah yang belum diselesaikan.

Menurut Kementerian Luar Negeri, Perdana Menteri Imran Khan mengirim surat kepada mitranya dari India, Narendra Modi, yang meminta dimulainya kembali pembicaraan antara dua kekuatan nuklir itu.

Khan menanggapi sebuah surat yang ditulis oleh Modi pada akhir Agustus untuk memberi selamat kepada Khan karena terpilih sebagai perdana menteri Pakistan.

"Perdana Menteri telah telah menanggapi surat PM Modi, dalam semangat yang positif, membalas sentimennya. Mari bicara dan selesaikan semua masalah. Kami menunggu tanggapan formal dari India," Mohammad Faisal, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menposting di akun Twitter-nya.

Khan menyarankan pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara dilakukan di sela-sela Mejelis Umum PBB mendatang di New York, penyiar lokal Geo News melaporkan mengutip isi surat tersebut.

Modi dalam suratnya menyerukan keterlibatan yang "bermakna dan konstruktif" antara Islamabad dan New Delhi, harian India Times melaporkan.

Hubungan antara dua musuh bebuyutan itu merosot setelah India menuduh Pakistan memiliki hubungan dengan orang-orang bersenjata yang menewaskan 19 tentara di Jammu dan Kashmir pada September 2016.

Islamabad membantah tuduhan itu dan saat ini sedang memerangi sebuah kasus di Mahkamah Internasional terhadap tersangka mata-mata India bernama Kulbhushan Yadav yang telah dijatuhi hukuman mati di Pakistan.

Sejak terpisah pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali, pada tahun 1948, 1965 dan 1971, dua di antaranya terkait Kashmir.

Kashmir, wilayah dengan mayoritas Muslim di Himalaya, dikuasai oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dipegang oleh China.

Selain itu, sejak tahun 1984 di gletser Siachen di Kashmir utara, konflik sering kali terjadi antara pasukan India dan Pakistan. Gencatan senjata mulai berlaku pada 2003.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India, untuk kemerdekaan atau untuk bergabung dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak tahun 1989.