Pakistan: Imran Khan siap jadi perdana menteri baru

Aamir Latif dan Islamuddin Sajid

KARACHI/ISLAMABAD

Mantan bintang kriket Imran Khan yakin bakal menjadi perdana menteri Pakistan yang baru setelah partai tengah-kanan pimpinannya meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar Rabu, walaupun hasil pemilu sementara ini diwarnai dengan tuduhan "manipulasi" dan "rekayasa".

"Ini adalah pemilu bersejarah. Allah memberi saya kesempatan untuk membuat nyata hal-hal yang saya impikan untuk Pakistan," ujar Khan percaya diri saat memberikan pidato kemenangan pada Kamis.

"Tugas berat menanti. Memenangi pemilu juga berat, tapi yang terberat adalah melaksanakan manifesto," kata dia.

"Saya ingin mengikuti konsep negara Madinah, yang merupakan negara pertama yang makmur dalam sejarah. Saya ingin memperkenalkan sistem kemanusiaan di Pakistan, di mana semua orang -- para pekerja, petani dan semua lapisan yang lemah -- memiliki hak yang sama," lanjut Khan.

Menyebut korupsi, kemiskinan, buta huruf dan pengangguran sebagai tantangan utama, Khan berjanji pemerintahan barunya akan melakukan yang terbaik untuk mengatasi semua tantangan ini.

Dia juga mengumumkan bahwa rumah perdana menteri dan empat rumah gubernur akan dipakai untuk keperluan publik.

"Saya tidak akan tinggal di rumah dinas perdana menteri. Saya akan bicara dengan partai, bagaimana cara rumah dinas perdana menteri yang mewah bisa terbuka untuk publik," tukas dia.

Kebijakan luar negeri

Pemimpin PTI ini juga berkata pemerintahannya akan memperkuat hubungan tak hanya dengan sekutu tradisionalnya seperti China, Arab Saudi, dan Iran tapi juga dengan negara tetangganya seperti Afghanistan dan India.

Dia berkata Pakistan akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan perdamaian di Afghanistan.

"Saya berharap suatu hari nanti kedua negara tetangga ini memiliki perbatasan terbuka," ujar dia.

Dia juga mengajukan tawaran untuk musuh bebuyutan Pakistan, India, berkata kedua negara harus menghindari saling menyalahkan dan mencoba menyelesaikan masalah yang sudah mengakar tentang Kashmir.

"Pakistan siap menormalisasi hubungan dengan India. Jika India melakukan satu langkah (untuk normalisasi hubungan), Pakistan akan mengambil dua langkah," kata dia.

Tentang Amerika, dia berkata pemerintahannya akan menyeimbangkan hubungan dengan mantan sekutunya tersebut dalam perang melawan terorisme.

Dia juga menjanjikan hukum yang adil untuk semuanya, dan tidak akan ada korban yang jatuh karena politik di bawah kepemimpinannya.

"Kita sedang menghadapi tantangan ekonomi paling berat. Neraca perdagangan defisit besar, perekonomian kita turun drastis. Kita harus menyelesaikan semua masalah ini," imbuh dia.

Merespons tudingan kecurangan

Merespons tudingan kecurangan yang dilemparkan oleh beberapa partai oposisi, Khan berkata siap menanggapi kekhawatiran mereka.

"Kami terbuka membuka konstituensi apapun. Saya yakin ini adalah pemilihan umum yang adil, tapi kami tetap siap bekerja dengan partai-partai politik lain untuk menjawab kekhawatiran mereka," sambung dia.

Partai PTI, menurut hasil penghitungan suara sementara, memimpin dengan 119 kursi dari 272 posisi di majelis rendah -- Majelis Nasional -- jumlah yang nyaris mencapai mayoritas.

Saingan terdekatnya, Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dimiliki oleh mantan perdana menteri yang menjabat tiga kali Nawaz Sharif, menyusul dengan 61 kursi. Sementara di Partai Rakyat Pakistan yang berhaluan tengah-kiri meraih 40 kursi.

Aliansi lima partai keagamaan, Muttehida Majlis-e-Amal (MMA) gagal mendulang suara, bahkan di lumbung suara mereka di Provinsi Khyber Pakhtunkhawa (KP) dan Provinsi Balochistan, dan hanya berhasil mengamankan 12 kursi.

PTI juga muncul sebagai satu-satunya partai mayoritas di KP untuk dua masa jabatan berturut-turut dengan 64 kursi dari total 99 posisi di majelis provinsi.

Walau begitu, PTI bersaing ketat dengan PML-N di Provinsi Punjab -- provinsi terbesar dan basis politik Pakistan -- dengan keduanya meraih lebih dari 100 kursi dari total 297 posisi di majelis provinsi.

Kekalahan besar

Pemilihan umum Rabu lalu menumbangkan beberapa pemimpin kunci partai politik yang tidak bisa mempertahankan kursi mereka saat ini.

Mereka termasuk Pemimpin PML-N dan kepala menteri Punjab selama tiga kali masa jabatan Shehbaz Sharif, Ketua PPP Bilawal Bhutto, mantan perdana menteri Shahid Khaqan Abbasi dan Syed Yousaf Raza Gilani, Ketua MMA Maulan Fazlur Rehman, dan Ketua Jamat-e-Islami Siraj ul Haq.

Shehbaz dan Bilawal, meski begitu, berhasil memenangi posisi lain.

Khan adalah satu-satunya pemimpin partai, yang bertarung di lima konstituensi -- Islamabad, Karachi, Lahore, Bannu dan kampung halamannya Mianwali -- dan menang di semua daerah.

Dia, menurut aturan pemilihan umum, hanya bisa memilih satu kursi saja, sementara pemilu ulang akan diadakan di empat konstituensi yang tak dipilihnya.

Mantan presiden dan Wakil Ketua PPP Asif Ali Zardari juga menang di Provinsi Sindh.

Komisi Pemilihan Umum Pakistan (ECP) gagal mengumumkan hasil resmi dan menyalahkan kegagalan sistem penghitungan suara online, yang dilaporkan rusak.

ECP sejauh ini telah mengumumkan hanya sebagian hasil resmi, yang membuat beberapa partai politik besar marah, dan menyebut penundaan ini sebagai taktik untuk "mencurangi hasil pemilu".

Badan pemilu ini menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pemilihan umum Rabu lalu "100 persen bebas dan adil".

Menurut hasil ECP, PTI memenangkan 44 kursi Majelis Nasional, diikuti dengan PML-N (27 kursi), PPP (11 kursi), dan MMA (2 kursi).

Badai tuduhan

Partai-partai politik mainstream Pakistan menolak hasil pemilihan umum pada Rabu, menyatakan adanya "pelanggaran" dalam proses demokratik ini.

Dalam konferensi media di Kota Lahore, Shehbaz Sharif, pimpinan Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang didirikan oleh mantan perdana menteri Nawaz Sharif, berkata partainya "sangat" menolak hasil pemilu, yang mengindikasikan Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan mantan bintang kriket Imran Khan menang.

Meski, Komisi Pemilihan Umum Pakistan (ECP) belum mengumumkan hasil resmi, proyeksi menunjukkan PTI akan menjadi satu-satunya partai mayoritas di majelis rendah parlemen -- Majelis Nasional.

"Saya belum pernah melihat pemilu seperti ini selama karier politik saya. Ini bukan pemilihan umum, tapi seleksi," ujar Shehbaz, yang pernah tiga kali menjabat sebagai menteri ketua di Punjab, provinsi terbesar di Pakistan.

"Petugas-petugas TPS kami diusir. Kami tidak diberikan hasil resmi dari komisi pemilu. Ini adalah pelanggaran nyata," tuduh dia.

"Saya peringatkan, tindakan seperti ini akan merendahkan integritas nasional dan demokrasi," lanjut dia.

"Ini adalah serangan besar terhadap demokrasi," tekan Shehbaz.

Senator Mushahid Hussein, pemimpin pusat PML-N juga menuduh pemilu pada Rabu ini adalah yang "paling kotor" dalam sejarah negara tersebut.

"Semua proses ini bertujuan untuk membawa satu partai kepada kekuasaan. Rakyat Pakistan tidak akan menerimanya," tukas Hussein tanpa menyebutkan PTI.

Partai-partai politik dan keagamaan lain, termasuk Partai Rakyat Pakistan yang berhaluan tengah-kiri, aliansi lima partai agama Muttehida Majlis-e-Amal (MMA) dan Partai Nasional Awami, juga menolak hasil pemilu.

Dalam konferensi pers, Sherry Rehman, pimpinan PPP dan ketua oposisi di Senat, menuduhkan hal yang sama.

"Semua partai yang ada disudutkan hanya untuk mendorong satu partai -- PTI," ujar dia.

Maulana Fazlur Rehman, Ketua MMA, berkata akan mengundang seluruh partai untuk membuat strategi melawan tuduhan pelanggaran tersebut.

"Kami tidak akan menerima hasil dari pelanggaran ini," kata dia, seperti dikutip dari televisi lokal, Geo TV.

Mian Iftikhar Hussain, Sekretaris Jenderal ANP, juga menolak "hasil pelanggaran yang dimanipulasi ini".

"ANP tidak akan menerima hasil pelanggaran yang dimanipulasi dalam pemilu hari ini," kata Hussain kepada Anadolu Agency.