OKI gelar pertemuan darurat soal Palestina pada Minggu

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Said İbicioğlu

JEDDAH

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada Minggu 15 September besok akan melakukan pertemuan darurat guna membahas janji pemilu Perdana Menteri Israel soal rencana pencaplokan tanah Palestina atas koordinasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Melalui sebuah pernyataan tertulis, OKI menentang pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan mencaplok Lembah Yordania dan permukiman lainnya di Tepi Barat.

OKI menyebut Israel dapat melakukan serangan baru yang akan membahayakan hak-hak rakyat Palestina.

Menjelang pertemuan darurat itu, OKI kini tengah melakukan persiapan yang diikutsertakan oleh pejabat senior.

Yousef bin Al-Othaimeen, sekretaris jenderal OKI, mengatakan pertemuan tersebut akan membahas langkah-langkah politik dan hukum yang mendesak terhadap Israel yang menunjukkan sikap tak bijak itu.

Dia menekankan pemerintah Israel bertanggung jawab atas dampak pernyataan Netanyahu yang melanggar hukum.

Netanyahu pada Selasa mengatakan Israel akan memberlakukan kedaulatannya atas Lembah Yordania dan permukiman lainnya di Tepi Barat jika dia memenangkan pemilihan umum pekan depan.

“Presiden [AS] Trump mengatakan dia akan menyampaikan Kesepakatan Abad Ini beberapa hari setelah pemilu [September 17] dan ini memberi kita kesempatan besar untuk menerapkan kedaulatan Israel ke Yudea dan Samaria [Tepi Barat] dan daerah lainnya," kata Netanyahu, pada konferensi pers.

Dia menambahkan bahwa ada satu tempat di mana penerapan kedaulatan Israel kemungkinan terjadi segera setelah dia terpilih kembali dalam pemilu.

"Saya mengumumkan niat saya untuk menerapkan kedaulatan Israel ke Lembah Yordania dan Laut Mati, jika warga Israel memilih saya. Ini akan menjadi sabuk pertahanan kita di timur dan memastikan bahwa kita tidak akan pernah menjadi negara yang lebarnya hanya beberapa mil," ujar Netanyahu.

Sekitar 70.000 warga Palestina - bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi - saat ini tinggal di Lembah Yordania, sebidang tanah luas dan subur yang menyumbang sekitar seperempat dari keseluruhan wilayah Tepi Barat.

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel mulai menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Palestina menginginkan wilayah ini - bersama dengan Jalur Gaza - menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana sebagai tindakan ilegal.