Militer Sudan tangkap anggota pemerintah, perdana menteri di bawah tahanan rumah

KHARTOUM, Sudan

Militer Sudan menangkap anggota pemerintah sipil dan pemimpin koalisi berkuasa dari Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC), pejabat di ibu kota Khartoum mengumumkan Senin pagi.

Para pejabat, yang menolak disebutkan namanya, juga membenarkan militer mengepung kediaman Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menempatkannya di bawah tahanan rumah.

Menurut outlet media lokal, Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh dan Menteri Informasi Hamza Balloul termasuk di antara menteri yang ditangkap.

Asosiasi Profesional Sudan (SPA) telah menyerukan protes publik terhadap apa yang mereka sebut sebagai "kudeta militer terhadap pemerintah sipil."

Partai-partai politik di negara Afrika Utara itu, termasuk Partai Ba'ath Sosialis Arab dan Partai Komunis Sudan, menyerukan pembangkangan sipil sebagai protes atas "kudeta".

Dalam siaran pers, mereka mendesak rakyat melawan upaya tentara untuk merebut kekuasaan.

Saksi mata mengatakan ada protes di beberapa aksi di wilayah Khartoum  yang menentang "kudeta".

Menurut seorang reporter Anadolu Agency di lapangan, listrik dan internet telah terputus di sebagian besar wilayah Khartoum.

Setelah kudeta militer yang gagal bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di negara Afrika utara itu.

Pada Jumat, ribuan pendukung pro-militer mengadakan protes terhadap pemerintahan transisi Hamdok di ibu kota Khartoum, yang kian meningkatkan ketegangan politik antara pemerintah sipil dan tentara.

Protes itu terjadi sehari setelah ribuan pendukung pemerintah pro-sipil mengadakan protes di seluruh negeri, sementara demonstran pro-militer telah mengadakan aksi duduk di luar istana presiden selama tujuh hari terakhir.

Pada Kamis malam, Hamdok berbicara kepada bangsa, memuji para pemrotes pro-sipil dan berjanji bahwa pemerintahnya akan terus mendukung pemerintahan sipil dan pembangunan demokrasi.

Negara ini saat ini dikelola oleh Dewan Berdaulat otoritas militer dan sipil, yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada 2023, sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan FFC.

* Ditulis oleh Ali Abo Rezeg