Ahmed Bin al-Taher

RABAT

Komisi Parlemen Maroko menyetujui undang-undang reformasi pendidikan yang memungkinkan pengajaran sejumlah kurikulum menggunakan bahasa Prancis.

Di sisi lain, beberapa partai politik Maroko menganggap undang-undang tersebut sebagai upaya pemaksaan pengunaan bahasa Prancis ke siswa Maroko.

Selain partai, sejumlah LSM juga mengkritik penggunaan bahasa Prancis, meskipun undang-undang tersebut memperbolehkan penggunaan bahasa asing secara umum.

Pada April, sekitar 150 tokoh politik dan akademisi Maroko menandatangani sebuah petisi untuk menentang penggunaan bahasa Prancis dalam kurikulum pengajaran.

Maroko menggunakan bahasa Arab dan Amazigh sebagai dua bahasa resminya.

Negara itu menganut kebijakan pendidikan Arabisasi sejak 1977, yang kini tak lagi diimplementasikan.