Menlu Pakistan laporkan perkembangan situasi Kashmir ke DK PBB

Aamir Latif

KARACHI, Pakistan

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi pada Rabu kembali menyampaikan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB soal perkembangan situasi di Jammu dan Kashmir setelah India menarik status khusus dari wilayah yang disengketakan itu.

Mengacu pada pertemuan DK PBB di Kashmir pada 16 Agustus, Menteri Luar Negeri menyerukan pencabutan segera pembatasan yang diterapkan India kepada seluruh populasi Kashmir selama tiga minggu.

Menegaskan kembali kekhawatiran Pakistan atas operasi bendera palsu yang mungkin dilakukan India untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakan ilegal dan sepihak, Qureshi mengatakan retorika India yang tidak bertanggung jawab dan suka memicu perang soal masalah nuklir juga menjadi sorotan.

Dia menyarankan Dewan Keamanan untuk menggandakan jumlah pengamat di Kelompok Pengamat Militer Perserikatan Bangsa-Bangsa di India dan Pakistan (UNMOGIP) dan meyakinkan India untuk mengizinkan mereka berpatroli di sisi Garis Kontrol (LoC).

LoC adalah perbatasan de facto yang memisahkan lembah Himalaya menjadi bagian dua negara tetangga yang bersenjata nuklir.

Qureshi meminta dewan untuk mempertimbangkan semua jalan yang mungkin tersedia di bawah Piagam PBB untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan regional.

Menteri Luar Negeri telah menggarisbawahi kesiapan Pakistan untuk bekerja sama dalam segala cara dengan Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB dan masyarakat dunia untuk mempromosikan resolusi damai sengketa Jammu dan Kashmir sesuai dengan Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan.

Menteri Luar Negeri sebelumnya telah menyampaikan laporan kepada Presiden Dewan Keamanan pada tanggal 1, 6 dan 13 Agustus 2019.