Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar (Foto file - Anadolu Agency)
BELGRADE, Serbia
Meningkatnya narasi separatis baru-baru ini di negara multi-etnis Bosnia dan Herzegovina tidak akan menguntungkan semua pihak, kata Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar pada Senin.
"Kami percaya retorika separatis di Bosnia dan Herzegovina tidak menguntungkan siapa pun," kata Akar pada konferensi pers bersama sejawatnya dari Bosnia Sifet Podzic di ibu kota Sarajevo, selama kunjungan resmi.
“Kami melihat rakyat Bosnia dan Herzegovina secara keseluruhan,” tambah dia, merujuk pada orang-orang Bosnia, Kroasia, dan Serbia yang membentuk satu negara.
“Kami mengikuti situasi dengan cermat. Kami mengajak pihak-pihak di sana untuk berpikir secara wajar, bijaksana, dan bertindak hati-hati. Masalah yang ada dan potensial juga dapat diselesaikan melalui negosiasi dan cara damai,” ujar Akar.
“Saya ingin Anda tahu bahwa kami siap melakukan bagian kami dalam setiap masalah, termasuk mediasi, jika diminta,” imbuh dia, sambil menekankan bahwa Turki siap membantu.
Podzic, pada bagiannya, mengatakan 89 anggota Angkatan Bersenjata Bosnia dan Herzegovina saat ini mendapatkan pelatihan di Turki dan hubungan negaranya dengan Turki semakin kuat dan lebih baik setiap tahun.
"Selain menjadi anggota NATO, Republik Turki adalah negara sahabat bagi Bosnia dan Herzegovina," kata Podzic.
Mengawali kunjungannya, Akar disambut dengan upacara militer oleh Podzic di sebuah parade penjaga.
Akar kemudian bertemu dengan Letnan Jenderal Senad Masovic, Kepala Staf Umum Bosnia dan Herzegovina.
Sengketa politik di Bosnia-Herzegovina
Bosnia-Herzegovina telah mengalami dorongan separatis sejak Milorad Dodik, anggota Serbia dari kepresidenan tripartit negara itu, mengecam perubahan hukum yang melarang penolakan genosida dan pemuliaan penjahat perang.
Dodik mendorong parlemen Republika Srpska untuk mengambil langkah-langkah separatis dalam sistem tentara, peradilan, dan pajak jika perubahan tidak dilaksanakan.
Langkah-langkah tersebut telah dikritik secara internasional karena melanggar Kesepakatan Dayton 1995 dan merusak Konstitusi negara itu.
