Talha Ozturk

BELGRADE, Serbia

Rakyat Makedonia pada Minggu melakukan pemungutan suara dalam referendum soal kesepakatan nama dengan Yunani untuk meredakan pertikaian yang menyeret negara tersebut dalam konflik internasional.

Pertanyaan yang harus dijawab oleh warga dalam referendum tersebut adalah: "Apakah Anda mendukung bergabungnya Makedonia dengan NATO dan UE, dan menerima kesepakatan nama negara antara Republik Makedonia dengan Yunani?"

Yunani, yang merupakan negara anggota kedua aliansi selama puluhan tahun, telah lama menentang nama resmi Makedonia, karena Yunani memiliki sebuah provinsi bernama Makedonia di wilayah utara negaranya.

Keberatan Athena ini memicu pertikaian kedua negara, menjadikannya rintangan utama bagi ambisi Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.

Negosiasi antara Makedonia dan Yunani baru-baru ini memasuki tahap baru, seiring pemerintahan baru Skopje yang kembali melanjutkan usahanya untuk bergabung dengan dua organisasi multinasional tersebut.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Makedonia, hanya 34,09 persen dari 1,8 juta pemilik suara yang berpartisipasi dalam referendum sampai setengah jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup pada 19.00 waktu setempat (1700GMT).

Undang-undang Makedonia mengharuskan setidaknya 50 plus satu suara supaya referendum dianggap valid.

Setelah polling ditutup, Perdana Menteri Makedonia Zoran Zaev meminta oposisi Organisasi Revolusi Nasional Makedonia (VMRO-DPMNE) untuk menghormati keputusan mayoritas penduduk.

"Jika tidak, kita terpaksa harus melakukan tindakan demokratis lain, yaitu, pemilihan parlemen luar biasa secepatnya," ujar Zaev.

Penghitungan resmi

Tak lama setelahnya, Presiden VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski berkata dia menghargai warga yang memilih menentang kesepakatan nama dan mereka yang tidak memberikan suara.

"Di sini hidup warga Makedonia. Identitas kita adalah Makedonia. Bahasa kita adalah Makedonia. Nenek moyang kita adalah Makedonia," ujar Mickoski.

Menanggapi pernyataan Zaev soal pemilihan luar biasa, Mickoski berkata Zaev lebih baik pensiun ketimbang mengadakan pemilihan umum lebih awal.

Penghitungan dari 43 tempat pemungutan suara menunjukkan 90,72 persen warga mendukung perubahan nama menjadi Makedonia Utara, dibandingkan dengan 6,26 persen yang menentangnya, menurut penghitungan resmi dari komisi pemilihan suara.

Warga negara Makedonia yang tinggal di luar negeri menggunakan hak pilih pada Sabtu di kantor-kantor diplomasi Makedonia di seluruh dunia.

Menurut komisi pemilu, 985 dari 2.694 ekspatriat berpartisipasi dalam referendum ini.

Meskipun hasil referendum tak mengikat, pemerintah berkata akan tunduk pada keinginan rakyat dari hasil pemungutan suara ini.

Parlemen 2 negara harus setuju

Ini adalah referendum ketiga bagi Makedonia, yang merupakan salah satu negara terkecil di Eropa dengan populasi sedikit di atas 2 juta jiwa tersebut. Sekitar 1,8 juta jiwa memiliki hak pilih, dan lebih dari separuhnya harus menggunakan hak pilih supaya referendum dianggap valid.

Setelah referendum, setidaknya dua per tiga atau 81 wakil rakyat di parlemen Makedonia yang berjumlah 120 orang harus mendukung hasil referendum untuk meratifikasi perubahan konstitusional.

Setelah proses ini selesai di Makedonia, kesepakatan ini juga harus disetujui oleh parlemen Yunani.

Permasalahan nama ini telah menghalangi Makedonia bergabung dengan UE dan NATO sejak kemerdekaan mereka pada 1991.

Pengakuan internasional akan negara Makedonia rampung pada April 1993, ketika negara tersebut secara bulat diterima sebagai anggota oleh Majelis Umum PBB, namun dicatat sebagai Bekas Republik Makedonia Yugoslavia (FYROM) karena tekanan dari Yunani.

Meskipun pertikaian terus terjadi antara Athena dan Skopje, banyak negara, termasuk Turki, mengakui negara tersebut sebagai Makedonia.