Kemenkes tutup data pribadi pejabat di Peduli Lindungi usai sertifikat vaksinasi Jokowi bocor

JAKARTA 

Kementerian Kesehatan menyatakan telah menutup data pribadi para pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo, dalam aplikasi Peduli Lindungi.

Peduli Lindungi merupakan aplikasi resmi yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melacak kasus Covid-19, serta mengakses sertifikat vaksin dan hasil tes Covid-19 sebagai syarat memasuki area publik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah ini diambil usai data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo bocor di media sosial.

Menurut dia, kebocoran data ini juga dialami oleh sejumlah pejabat lainnya.

“Bukan hanya presiden saja, banyak pejabat NIK-nya sudah tersebar keluar. Kita menyadari itu dan sekarang kita tutup untuk pejabat yang sensitif,” kata Budi melalui konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Jumat.

Sertifikat vaksin milik presiden beredar setelah data NIK Jokowi lebih dulu bocor di media nasional.

Data NIK tersebut berasal dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat formulir calon Presiden RI untuk Pemilihan Presiden 2019.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyayangkan beredarnya data pribadi Jokowi tersebut.