Hamas minta Inggris cabut statusnya sebagai ‘organisasi terlarang’

ISTANBUL

Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah mengajukan gugatan hukum ke Kementerian Dalam Negeri Inggris yang meminta pembatalan penetapan kelompoknya sebagai "organisasi terlarang."

Dikatakan bahwa Mousa Abu Marzouk, Kepala Kantor Hubungan Luar Negeri Hamas, menugaskan tim hukumnya ke Inggris untuk mengajukan banding kepada otoritas Inggris agar tidak memasukkannya ke dalam daftar kelompok teroris terlarang milik pemerintah.

"Sebuah tim hukum dari firma hukum Riverway yang berpusat di London mengajukan banding resmi ke Kementerian Dalam Negeri Inggris pada hari Rabu, 9 April, yang menolak penetapan lanjutan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dilarang oleh Inggris pada tahun 2001. Pada tahun 2021, sayap politiknya yang menjalankan Gaza juga dilarang.

Hamas menggambarkan hal ini sebagai "tidak adil" dan mengklaim bahwa hal itu "mencerminkan bias terang-terangan terhadap pendudukan Zionis (Israel), yang terus melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina."

Kelompok tersebut menambahkan bahwa keputusan tersebut "menyangkal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, serta ketentuan hukum internasional dan bahkan hukum Inggris sendiri, yang menjamin hak rakyat untuk melawan pendudukan, hak untuk membela diri, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi."

Hamas meminta pemerintah Inggris untuk meninjau kembali kebijakannya yang "tidak adil", "untuk memperbaiki kesalahan historisnya, mendukung rakyat kami dan hak-hak mereka, menghormati pilihan mereka untuk melawan pendudukan, dan mencabut klasifikasi Hamas dan gerakan perlawanan lainnya sebagai organisasi teroris."

Hamas juga menuntut agar Inggris menghentikan semua dukungan politik dan militer untuk Israel.

Deklarasi Balfour adalah dokumen tertanggal 2 November 1917 yang meletakkan dasar bagi pembentukan Israel. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour setuju untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina.

Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan "kebijakan pemerintah Inggris yang mengkriminalisasi solidaritas dengan rakyat kami dan menekan kebebasan berekspresi, dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan upaya pemulihan merupakan pelanggaran hukum yang jelas dan tidak dapat diterima."

Hamas mengakhiri pernyataannya dengan memuji "sikap kemanusiaan yang mulia dari masyarakat Inggris, yang berdiri dalam solidaritas dengan rakyat kami dan hak-hak sah mereka untuk kebebasan, kemerdekaan, dan kehidupan yang bermartabat dan yang menolak keberpihakan resmi pemerintah dengan kejahatan Zionis."

Lebih dari 50.800 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.