'Gerakan anti-Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi didorong kepentingan politik'

Zehra Nur Duz

ANKARA 

Para pakar percaya bahwa langkah Dewan Cendekiawan Senior Arab Saudi menunjuk Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris adalah keputusan politik yang diambil atas perintah Putra Mahkota, Muhammad bin Salman.

Berbicara kepada Anadolu Agency Ismail Numan Telci, seorang profesor di Universitas Sakarya, dan juga wakil ketua di Pusat Studi Timur Tengah (ORSAM), mengatakan Pangeran Salman sebagian besar telah mengambil alih pengaruh Dewan Cendekiawan Senior (CSS), yang merupakan salah satu pilar terpenting negara Saudi.

"Keputusan CSS baru-baru ini menunjukkan bahwa bin Salman sekarang dapat menggunakan lembaga keagamaan ini sepenuhnya sejalan dengan tujuan politiknya," ungkap Telci.

Dalam keadaan normal, tidak mungkin dewan - badan agama tertinggi di negara itu - mengambil keputusan seperti itu melawan Ikhwanul Muslimin, yang memiliki basis besar di dunia Muslim.

Menurut Telci, CSS tidak lagi merupakan lembaga yang sah, karena banyak anggotanya telah dipenjara dan digantikan oleh mereka yang bekerja langsung di bawah perintah Salman.

Akademisi Turki itu mengatakan faktor di balik keputusan CSS bisa jadi adalah hasil dari pemilihan presiden AS 2020.

Pemerintah Saudi memahami bahwa setelah Presiden terpilih Joe Biden menjabat, pemerintah AS dapat mengubah sikapnya terhadap Ikhwanul Muslimin. AS mungkin tidak sekeras di era Donald Trump, kata Telci.

Dia mengatakan bahwa terlepas dari semua upaya, Riyadh belum dapat membujuk AS untuk menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris sejauh ini.

Pada langkah terakhir, Arab Saudi sedang menjajaki untuk menekan Trump agar menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris sebelum dia meninggalkan Gedung Putih, tambah Telci.

Langkah tersebut juga menjelaskan prioritas regional Arab Saudi.

Pakar tersebut menuturkan bahwa keputusan tersebut menyiratkan bahwa pemerintah Saudi akan terus mendukung kebijakan Israel terhadap Ikhwanul Muslimin di wilayah tersebut. Keputusan itu juga bertujuan untuk mendesak negara-negara seperti Turki dan Qatar, untuk mempertimbangkan kembali sikap moderat mereka terhadap Ikhwan.

Pada 10 November, CSS mengeluarkan pernyataan yang menunjuk Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris, menuduhnya sebagai faktor destabilisasi di wilayah tersebut.

Lima hari kemudian Israel menyambut baik keputusan tersebut.

"Kami senang di Israel melihat pendekatan seperti itu yang bertentangan dengan eksploitasi agama untuk hasutan," kata Kementerian Luar Negeri Israel di Twitter.

"Kami sangat membutuhkan wacana yang menyerukan toleransi dan kerja sama di kawasan," tambah pernyataan itu.

Kerja sama Saudi-Israel

Dukungan Israel terhadap keputusan Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin menunjukkan bahwa hal itu telah menjadi salah satu dimensi penting dari kerja sama implisit antara kedua negara, ungkap Telci.

Israel melihat pernyataan Saudi sebagai pendukung tindakan kerasnya terhadap kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang dianggap lebih dekat dengan Ikhwanul Muslimin.

Israel melancarkan tiga serangan militer besar terhadap Hamas di Jalur Gaza pada 2008, 2012, dan 2014, dan mereka masih memberlakukan blokade yang diperketat di wilayah Palestina, yang dikendalikan oleh Hamas.

Pernyataan CSS telah menimbulkan reaksi tajam di dunia Arab dan Muslim.

Ikhwanul Muslimin mengatakan bahwa mereka selalu menjadi korban kekerasan dan rezim diktator.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Talat Fahmi, juru bicara Ikhwanul Muslimin, mengatakan kelompoknya itu bukan teroris tetapi organisasi reformis.

Didirikan pada tahun 1928, Ikhwanul Muslimin kini masuk daftar hitam oleh otoritas Mesir pada tahun 2013 setelah penggulingan Mohamed Morsi, presiden Mesir pertama yang dipilih secara bebas, dalam kudeta militer yang dipimpin oleh jenderal Abdel Fattah al-Sisi.

Pada bulan Mei tahun ini, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi secara resmi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.