Foto drone menunjukkan limbah agar-agar, juga dikenal sebagai "Mucilage", menutupi permukaan pantai dan laut termasuk Kadikoy, Kurbagalidere, pantai Caddebostan, pantai Bostanci di sisi Anatolia di Istanbul, Turki pada 7 Juni, 2021.
( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Agency )
Ankara
Emin Avundukluoglu
ANKARA
Dalam menghadapi ancaman wabah lendir laut baru-baru ini, Turki akan membersihkan seluruh Laut Marmara dan mendeklarasikannya sebagai kawasan konservasi yang dilindungi.
"Dengan mendeklarasikan seluruh Laut Marmara sebagai Kawasan Konservasi, kami membawa teknologi paling canggih ke sistem pengolahan air limbah kami, dan mengambil semua langkah lain yang diperlukan, kami akan membersihkan Marmara," kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) pada Rabu.
Erdogan mengatakan Turki akan melindungi pantainya dari ancaman polusi dengan dukungan dan kontribusi ilmu pengetahuan.
"Kami juga sedang menyelesaikan rencana strategis kami, yang mencakup peta jalan kami untuk solusi permanen untuk masalah lendir, dalam waktu tiga bulan," ujar dia.
Erdogan juga menegaskan kembali bahwa kelompok parlemen Partai AK berencana untuk membentuk komite untuk menyelidiki masalah lendir – juga dikenal sebagai ingus laut – di Laut Marmara.
“Kalau sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menutupi kekurangan lembaga yang tidak bisa menjalankan tugasnya, terlepas dari pihak mana pun, kita tidak akan segan-segan melakukan apa yang dibutuhkan,” tambah dia.
Pada Selasa, Turki meluncurkan mobilisasi pembersihan laut terbesar dan terlengkap untuk menyelamatkan Laut Marmara dari wabah lendir.
Lendir laut adalah pertumbuhan berlebih dari alga mikroskopis yang disebut fitoplankton.
Lapisan berlendir tebal itu mengandung berbagai mikroorganisme dan disebabkan oleh kenaikan suhu air laut akibat pemanasan global, genangan air dan polusi.
Rencana aksi 22 poin pemerintah untuk mengatasi lonjakan lendir tersebut akan dilakukan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Urbanisasi, Kementerian Perhubungan dan Infrastruktur, serta Kementerian Pertanian dan Kehutanan.
Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, instansi terkait, LSM, dan kota pesisir di bawah koordinasi gubernur juga turut ambil bagian.
