Erric Permana
16 Januari 2018•Update: 17 Januari 2018
Erric Permana
JAKARTA
DPR meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Arab Saudi untuk tidak dibahas terlebih dahulu.
Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan pakar hubungan Timur Tengah, Selasa, RUU yang dirancang pada 2014 lalu ini menurutnya tidak sesuai dengan kondisi politik ekonomi Arab Saudi dan Indonesia saat ini.
“Selama empat tahun terakhir banyak kejadian berubah, terutama terkait kondisi internal domestik Saudi. Perlu waspada dan hati-hati tidak asal ratifikasi,” ujar Hanafi Rais di Gedung MPR/DPR usai rapat.
Hanafi Rais menyatakan DPR akan bertemu pemerintah untuk membahas kembali penundaan RUU tersebut. Menurut dia, penundaan RUU ini harus dilakukan hingga kondisi konflik antar negara Timur Tengah berakhir.
Dia khawatir jika RUU ini disahkan maka Indonesia bakal dianggap tidak netral dengan negara Timur Tengah lainnya karena menjadi bagian dari koalisi Arab Saudi yang memiliki hubungan tidak baik dengan negara lain seperti Iran.
“Sekarang menghadapi berbagai macam tantangan di Yaman maupun Iran sebagai kekuatan di Timur Tengah,” jelas dia.
Kondisi perekonomian Arab Saudi yang saat ini tengah lesu juga menjadi pertimbangan DPR menunda pembahasan kerja sama. Dia tidak ingin RUU ini hanya memberikan keuntungan sepihak dari Arab Saudi.
“Jangan sampai kita ratifikasi lantas dikapitalisasi dan bisa mendukung langkah apapun Arab Saudi,” tegas dia.
Senada dengan DPR, Pakar Politik Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Machmudi juga menilai kepentingan RUU kerja sama ini harus didalami oleh pemerintah Indonesia.
Dia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dan menjadi bagian dari koalisi militer Arab Saudi.
“Tentu Indonesia harus netral di semua konflik di Timur Tengah dan apakah ada potensi [rivalitas] Saudi-Iran dan sebagainya, karena semuanya punya hubungan baik dengan Indonesia,” kata Yon.
Meski demikian, Yon menilai kerja sama pertahanan ini akan menjadi pintu masuk Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara Timur Tengah lainnya. Selain itu juga Indonesia akan menjadi aktif berperan dalam perdamaian di sana.
Sebelumnya, RUU Kerja Sama Pertahanan Arab-Indonesia mulai dibahas setelah Presiden RI Joko Widodo mengirim surat kepada DPR. RUU ini merupakan tindak lanjut bilateral antar kedua negara.
