Disinformasi di media sosial berusaha sesatkan publik

Gozde Bayar

ANKARA

Ketika operasi anti-teror Turki di Suriah utara melumpuhkan sebanyak 702 teroris dan bergerak maju ke titik di mana teroris YPG/PKK mulai menarik diri dari zona aman, kampanye berita palsu di media sosial terus berlanjut.

"Kami melihat bahwa operasi disinformasi sedang berlangsung di media sosial," kata Deniz Unay, spesialis media sosial, kepada Anadolu Agency.

Sejak dimulainya Operasi Mata Air Perdamaian Turki pada 9 Oktober, banyak akun media sosial membagikan gambar atau foto palsu yang diambil dalam beberapa tahun terakhir untuk menyebarkan disinformasi tentang operasi anti-teror di sebelah timur Sungai Eufrat.

Operasi Mata Air Perdamaian Turki bertujuan untuk mengamankan perbatasannya dengan menghilangkan unsur-unsur teroris guna memastikan kembalinya pengungsi Suriah dengan aman dan integritas wilayah Suriah.

Dalam lebih dari 30 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK - yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa - bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi.

Unay menekankan bahwa akun palsu dan bot terus-menerus mengunggah ribuan foto dan video palsu yang diambil dari peristiwa yang sudah lama terjadi di berbagai lokasi, seringkali ratusan atau ribuan mil jauhnya dari Suriah utara.

"Sekitar 85 persen dari berita itu diposting dalam bahasa Inggris dan bertujuan untuk menyesatkan pengguna media sosial melalui disinformasi," ujar dia.

Menurut Unay, sebuah program kecerdasan buatan menemukan bahwa hampir semua cuitan di media sosial itu diunggah pada waktu yang acak dari berbagai negara.

"Mereka berusaha memanipulasi orang melalui penyebaran disinformasi," tutur pakar media sosial itu.

Dia juga mendesak pengguna media sosial untuk tidak mempercayai semua yang mereka lihat, tetapi mencari konfirmasi dan memeriksa sumber berita yang dapat dipercaya terlebih dahulu.

"Media sosial menyebarkan kebohongan dan berita palsu lebih cepat dari media visual dan tertulis," ungkap Unay .

Menekankan bahwa beberapa media secara efektif menjadi juru bicara kelompok teroris, dia mengatakan bahwa mereka menipu orang dengan memanipulasi peristiwa.

Dia menggarisbawahi bahwa media-media tersebut bahkan bisa menampilkan kelompok teroris sebagai pihak yang tidak bersalah.

"Kita harus menjelaskan peristiwa sebagaimana adanya dan menyerahkan keputusan kepada publik," tegas Unay, sembari mendesak media untuk bersikap tidak memihak.

Sinar harapan bagi wilayah Turki

Unay mengatakan operasi anti-teror Turki sebelumnya di Suriah barat laut pada 2016 - Perisai Eufrat dan Ranting Zaitun - membawa kebebasan, kebahagiaan dan harapan ke Afrin di Suriah barat laut.

"Ada kemajuan signifikan dalam pendidikan, kesehatan, pertanian dan industri di Afrin sejak tahun lalu," ujar dia, seraya menambahkan bahwa pekerjaan infrastruktur juga telah mengalami kemajuan yang sangat cepat.

Menurut Unay, belasan sekolah dibuka di Afrin dan ratusan siswa mulai mendapatkan pendidikan.

Dia juga mengatakan bahwa Turki menjadi sinar harapan bagi kawasan itu, tidak seperti Amerika Serikat.

"Apakah ada perdamaian sejak invasi AS ke Irak pada 2003? Apakah ada kepercayaan atau harapan? Hanya darah dan air mata yang menguasai negeri itu," tegas Unay.

Pakar media sosial itu mengatakan bahwa Irak terus bergejolak sejak saat itu dan jutaan orang masih sekarat.

"Invasi AS dibenarkan dengan kebohongan dan gambar serta video palsu," tutur dia.

Unay menuduh sejumlah negara mendukung teroris sesuai dengan kepentingan mereka.

Pada 2003, sebuah koalisi yang dipimpin oleh AS dan Inggris menyerbu Irak dengan dalih bahwa mantan Presiden Saddam Hussein memiliki senjata biologis.

Bertentangan dengan tuduhan itu, penyidik PBB di Irak justru tidak menemukan jejak senjata biologis.

AS dan Inggris kemudian menginvasi tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, yang secara jelas melanggar hukum internasional.

Sejak 2016, Turki telah melakukan dua operasi militer besar di Suriah barat laut - Operas Perisai Eufrat dan Ranting Zaitun - untuk membersihkan wilayah dari kelompok teroris Daesh dan YPG.

Kedua operasi itu sejalan dengan hak negara untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1624 (2005), 2170 (2014) dan 2178 (2014), sembari tetap menghormati integritas teritorial Suriah.

Suriah telah terperangkap dalam perang sipil yang ganas sejak awal 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menindak keras protes pro-demokrasi.