06 Juli 2017•Update: 06 Juli 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan deportasi merupakan opsi terbaik saat ini untuk permasalahan keempat mahasiswa Indonesia yang ditahan di Mesir.
Sebagaimana diketahui, keempat mahasiswa tersebut ditangkap saat berada di kota Samanud yang dianggap sebagai kota terlarang bagi warga negara asing. “Hanya ada dua opsi yang diberikan oleh pemerintah Mesir untuk mereka, yaitu tetap ditahan atau dideportasi. Tidak ada opsi bagi mereka untuk bisa melanjutkan kuliah di Al-Azhar,” ungkapnya.
Meskipun terdapat opsi deportasi, namun hingga kini belum ada kepastian kapan keempat mahasiswa itu akan kembali ke tanah air. “Otoritas Mesir mengatakan komitmen deportasi dilakukan setelah Iedul fitri. Tapi masih belum jelas waktunya.”
Iqbal mengatakan, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat di Mesir bahwa kota Samanud dilarang oleh pemerintah Mesir dan pihak Al-Azhar tidak merekomendasikan mahasiswanya untuk belajar ke sana. Perwakilan Indonesia di Mesir juga, menurutnya, sudah memberikan himbauan agar WNI tidak memasuki kota Samanud.
“Menurut pemerintah Mesir ulama yang ada di Samanud tidak sejalan dengan pemerintah dan dianggap sebagai garis keras.”
Menurutnya, mahasiswa Indonesia yang ditangkap sebenarnya tidak melakukan pelanggaran apapun selain hanya memasuki kota Samanud saja. Secara administrasi keimigrasian, izin tinggal mereka tidak bermasalah.
Berbeda dengan warga negara lain yang turut ditangkap. Mereka justru menyalahgunakan visa kunjungan ke Mesir untuk belajar dan tidak memiliki izin tinggal untuk belajar di Mesir.
“Akan tetapi, sebagaimana negara lainnya, Mesir memiliki hak prerogatif untuk mencabut izin tinggal warga asing secara sepihak bila dianggap bermasalah. Kita tidak bisa mencegah Mesir melakukan itu. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik bagi keempat mahasiswa bila harus dideportasi,” urai Iqbal.
