Onur Usta, Handan Kazanci
ANKARA
Dewan wanita Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah sepakat untuk mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ketua Esra Albayrak memperingatkan bahwa wanita dan anak-anak akan menjadi korban atas keputusan tersebut, jika Kedutaan Besar AS pindah dari Tel Aviv ke kota yang terpecah itu.
“Menghentikan proses ini, yang telah merampas hak-hak dasar rakyat Palestina dan menyulitkan ribuan pengungsi Palestina untuk kembali ke kampung halaman mereka, adalah tanggung jawab masyarakat internasional untuk rakyat Palestina dan terutama perempuan dan anak-anak Palestina," kata Albayrak kepada Anadolu Agency.
Keputusan atas Yerusalem telah menimbulkan ketegangan antara Israel dan Palestina dan memicu serangan tiada henti oleh Israel ke jalur Gaza.
Yerusalem berada di tengah konflik Israel-Palestina, yang masih diharapkan oleh warga Palestina akan menjadi ibu kota mereka di masa mendatang. Namun, kota itu kini diduduki oleh Israel.
Albayrak mengatakan, keputusan Trump berimplikasi pada kesedihan semua umat manusia yang masih memiliki hati nurani.
"Masalah antara Israel dan Palestina bukan masalah yang bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab sebagai bahan kebijakan sebuah negara,” sebut dia.
Keputusan Trump, kata Albayrak, selain banyak ditentang oleh para pemimpin dunia dan juga bertentangan dengan resolusi PBB, telah diberikan secara paksa kepada warga Palestina.
“Meskipun ada resolusi PBB, dunia telah menyaksikan invasi yang sangat jelas dan sistematis di tanah Palestina selama beberapa dekade ini," kata dia.
Albayrak menuding ucapan ‘tidak bertanggung jawab Presiden AS’ itu adalah upaya untuk melegitimasi kedudukan Israel.
Yerusalem kota suci tiga agama
"(Yang dilakukan Trump) ini adalah inisiatif yang tidak hanya mengabaikan warga Palestina atau negara-negara Muslim tapi juga PBB sendiri,” imbuh Albayrak.
"AS berarti sama saja dengan menegaskan keputusannya bahwa mereka tidak dapat menjadi mediator dalam krisis di Timur Tengah."
Albayrak juga mengatakan deskripsi Trump tentang Yerusalem sebagai ibu kota abadi orang-orang Yahudi sangat menyakitkan dan bahkan mengancam tidak hanya bagi umat Islam, namun juga umat Kristen yang menganggap Yerusalem sebagai kota suci.
Albayrak mengingatkan bahwa Masjid Al-Aqsa di kota tersebut menjadi tempat kiblat pertama umat Islam.
Berbicara tentang peran wanita, Albayrak mengatakan kaum wanita sebenarnya bisa berbuat lebih banyak untuk perdamaian di Timur Tengah.
“Saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak untuk wanita Palestina," katanya, menunjuk pada inisiatif OKI Ally for the Future (sekutu di masa depan), yang memertemukan para wanita muda sukses dari 50 negara Muslim.
“Saya percaya bahwa perempuan harus mengambil peran lebih efektif dalam membangun proses perdamaian yang lebih cepat,” katanya dengan menambahkan bahwa wanita Muslim dan Yahudi sama-sama memiliki peran penting.
Sedangkan, kelompok gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi “harus diperkuat dan Israel harus diberi tekanan lebih besar oleh orang-orang Yahudi atas keputusan dan prakteknya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.”
Meski sulit untuk tetap optimis, Albayrak percaya pada hati nurani manusia, terutama dalam akal sehat perempuan dan kemampuannya untuk memberi solusi atas tiap permasalahan.
Albayrak menambahkan, keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat AS saat ini dilakukan untuk tujuan domestik jangka pendek dan memberi tempat subur bagi organisasi radikal.
"Negara barat tidak memiliki hak untuk mengabaikannya. Terorisme global, organisasi radikal saat ini sudah melukai seluruh dunia,” kata dia.
Ikatan kaum perempuan
Albayrak menyebut, masyarakat yang putus asa dan berkecil hati merupakan tempat yang paling mudah bagi kelompok ekstremis dalam melakukan perekrutan. “Karena itu kita tidak seharusnya membiarkan,” kata dia.
Dia pun berjanji akan terus bekerja untuk perdamaian dengan mempromosikan pendirian sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Albayrak juga berharap nantinya akan ada sebuah lingkungan di mana kaum perempuan dan anak-anak Palestina dapat hidup dalam damai.
Dewan Konsultatif Perempuan diluncurkan pada bulan April 2016 saat KTT OKI yang diketuai oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan digelar.
Albayrak menyebut, tujuan dewan tersebut dikukuhkan adalah untuk "memperkuat peran sosial perempuan di negara-negara Islam, meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik dan ekonomi, serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan."
Tidak hanya itu, Dewan Konsultatif Perempuan juga dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan menyokong perlawanan terhadap Islamofobia yang muncul dari citra wanita Muslim yang menyimpang.
“Dewan terdiri dari sembilan wanita yang mewakili tiga wilayah utama yang didominasi Islam,” kata Albayrak. Anggota dewan dipilih selama dua tahun.
“Sebagai wanita di dunia Islam, kita telah melihat bahwa sangat penting untuk saling mengenal untuk memperkuat ikatan saudara perempuan kita dan mengembangkan budaya solidaritas hanya dapat dilakukan setelah kita bertemu,” tambahnya.
Albayrak juga menekankan pentingnya keterampilan kepemimpinan di kalangan kaum muda.
Mengacu pada wanita Palestina, yang menurutnya tidak memiliki akses terhadap layanan dasar, Albayrak mengatakan: “mengenai penyediaan [layanan untuk wanita] ini, ada tanggung jawab besar terutama untuk organisasi internasional dan khususnya negara-negara Islam."
Dia menambahkan: "Ini bukan lagi waktunya untuk memecahkan atau memisahkan. Sudah saatnya semua bangsa, yang peduli dengan perdamaian dunia, bersatu untuk memecahkan masalah ini,” tegasnya.
