15 September 2017•Update: 15 September 2017
Hajer M'tiri
PARIS
Seorang delegasi perdagangan dari Parlemen Eropa (EP), Kamis, menyatakan akan menunda rencana kunjungannya ke Myanmar karena aksi kekerasan atas Muslim Rohingya yang terjadi baru-baru ini.
Ketua Komite Perdagangan Internasional EP Bernd Lange mengatakan kelompok tersebut telah "memutuskan untuk menunda kunjungan delegasi ke Myanmar hingga waktu yang tak ditentukan karena kondisi politik dan kemanusiaan di Myanmar baru-baru ini".
"Jelas bahwa dalam kondisi seperti ini, ratifikasi dari kesepakatan investasi dengan Myanmar tidak mungkin dilakukan," katanya.
Sebelumnya, pada Kamis, EP mengeluarkan sebuah resolusi yang meminta "tentara dan pasukan keamanan di Myanmar untuk menghentikan pembunuhan, pelecehan, dan pemerkosaan terhadap orang-orang Rohingya, serta menghentikan pembakaran desa-desa mereka". Pemerintah Myanmar dan State Counsellor Aung San Suu Kyi harus menindak tegas semua hasutan, kebencian, permusuhan, dan diskriminasi sosial terhadap kaum minoritas Rohingya.
Kamis, UNICEF mengatakan bahwa sekitar 400.000 Muslim Rohingya telah mengungsi dari Myanmar sejak 25 Agustus. 60 persen dari mereka adalah anak-anak.
Orang-orang Muslim Rohingya melarikan diri dari operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan keamanan dan umat Buddha yang membunuh, menjarah rumah, dan membakar desa-desa mereka. Menurut pemerintah Bangladesh, sekitar 3.000 Rohingya tewas dalam operasi militer tersebut.
PBB menyebut kaum Rohingya sebagai kaum yang paling teraniaya di dunia, yang telah menderita akibat sejumlah serangan sejak kekerasan komunal terjadi pada 2012 yang menewaskan puluhan jiwa.
Oktober tahun lalu, pasukan keamanan melancarkan operasi yang berlangsung selama lima bulan. Menurut perwakilan Rohingya, sekitar 400 jiwa tewas dalam operasi tersebut.
PBB mencatat adanya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan, termasuk pemerkosaan massal, pemukulan brutal, penghilangan paksa, dan pembunuhan – baik terhadap bayi maupun anak-anak.
