DHAKA, Bangladesh

Sebuah kapal Rusia yang membawa barang-barang untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Rooppur (RNPP), satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Bangladesh telah ditolak berlabuh oleh otoritas pelayaran Bangladesh karena kapal tersebut berada di bawah sanksi Amerika Serikat (AS).

Kapal Rusia bernama Ursa Major, yang meninggalkan pelabuhan St. Petersburg Rusia pada 14 November, telah berganti nama menjadi Sparta-3 karena berada di bawah sanksi AS atas perang Ukraina.

Kapal itu seharusnya tiba di Bangladesh pada 24 Desember. Tetapi pada 20 Desember, Kedutaan Besar AS dalam sebuah surat diplomatik memberi tahu Kementerian Luar Negeri Bangladesh bahwa kapal Rusia telah berganti nama menjadi Sparta-3.

Dalam surat tersebut, Kedutaan Besar AS mengatakan bahwa segala bentuk kerja sama dengan kapal yang terkena sanksi akan menghadapi risiko di bawah sanksi AS atau sanksi finansial yang besar.

Md. Mostafa Kamal, sekretaris Kementerian Perkapalan, mengatakan kepada Anadolu Agency pada Jumat bahwa mereka mengetahui tentang sanksi AS dan tidak akan mengizinkan kapal berlabuh.

Kapal Rusia tidak mendekati pelabuhan Mongla, klaim dia.

Tentang lokasi terakhir kapal itu, dia mengatakan bahwa mereka berbicara dengan agen kapal Singapura tetapi mereka tidak tahu persis lokasinya hingga Jumat.

Menurut informasi yang dipublikasikan di situs Marine Traffic, lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pemantauan posisi kapal laut dan keselamatan maritim, kapal tersebut berada di Teluk Benggala hingga Kamis.

Karena kapal tersebut ditolak berlabuh di pelabuhan Mongla, Kedutaan Besar Rusia mengadakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Kementerian Perkapalan, dan Kementerian Sains dan Teknologi.

Bangladesh dengan tegas menyampaikan pendiriannya untuk tidak mengizinkan kapal apa pun di bawah sanksi AS.

"Kami harus menghormati sanksi tersebut," kata Menteri Luar Negeri AK Abdul Momen kepada harian bisnis lokal The Financial Express. Menambahkan bahwa hubungan antara kedua negara tidak akan terpengaruh karena keputusan ini.

Menteri Negara Perkapalan Khalid Mahmud Chowdhury mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa sebelumnya Bangladesh tidak mengetahui sanksi tersebut.

“Sejak kami mengetahui embargo, tindakan yang diambil akan sesuai, termasuk mencari solusi alternatif untuk menurunkan barang.”

Chowdhury membuat komentar setelah pertemuannya dengan Komisaris Tinggi India Pranay Verma di Dhaka.

Barang-barang di kapal rencananya akan dibongkar di pelabuhan di India untuk dibawa ke Bangladesh dengan kapal lain, menurut sumber Kementerian Perkapalan, yang menambahkan bahwa diskusi telah dimulai antara Rusia dan India terkait hal ini.

Chowdhury mengatakan Bangladesh memberikan prioritas tertinggi untuk membongkar barang-barang yang dimaksudkan untuk satu-satunya mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Rooppur (RNPP).

Pembangkit yang terletak di bagian barat negara itu dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2024. Proyek ini dilaksanakan oleh Energi Atom Bangladesh yang dikelola negara dengan dukungan keuangan dan teknis dari badan nuklir milik negara Rusia, Rosatom.