Bangladesh kerahkan pasukan penjaga perbatasan ke pulau dekat Myanmar '

fMd. Kamruzzaman

DHAKA, Bangladesh

Bangladesh mengerahkan pasukan bersenjata lengkap ke pulau perbatasan tenggara dan pusat wisata, Pulau Saint Martin, setelah terakhir mengirimkan pasukan 22 tahun lalu, menurut sumber-sumber pemerintah.

"Baik secara sadar atau salah, Myanmar telah mengklaim pulau itu sebagai wilayah mereka, jadi itu adalah tugas normal kami untuk meningkatkan keamanan di sana," Asaduzzaman Khan Kamal, Menteri Dalam Negeri Bangladesh, mengatakan kepada Anadolu Agency pada Minggu malam.

Dia menambahkan anggota pasukan reguler termasuk Penjaga Pantai dan polisi sudah ada di sana dan anggota Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) telah ditambahkan.

"Ini sebenarnya bukan hal baru, BGB juga bertugas di pulau itu sebelumnya," kata menteri, seraya menambahkan bahwa pasukan Myanmar sedang berpatroli di dalam wilayah mereka di seberang pulau.

Pulau itu populer bagi wisatawan lokal dan asing, karena itu menurut menteri mengatakan keselamatan dan keamanannya sangat penting bagi Bangladesh.

Kamal juga mengecam upaya berulang-ulang Myanmar untuk menunjukkan pulau itu sebagai wilayah mereka dengan memasukkannya ke dalam peta oleh negara Asia Tenggara.

Sebelumnya, pada Minggu malam siaran pers yang dikeluarkan oleh BGB mengatakan: "Sesuai arahan pemerintah, anggota BGB dengan senjata berat telah diaktifkan kembali di Pulau Saint Martin selatan sejak hari ini [7 April]."

Pasukan para-militer Bangladesh juga telah dikerahkan di pulau ini, yang terletak di Teluk Benggala dekat Myanmar, hingga 1997, kata pernyataan pers itu, seraya menambahkan bahwa tujuan penyebaran baru itu adalah untuk meningkatkan keamanan di zona wisata dan mengendalikan peredaran narkoba.

"Anggota BGB yang memadai telah dikerahkan di pulau itu atas arahan pemerintah. Jumlahnya akan ditingkatkan lebih lanjut," kata kantor berita swasta United News Bangladesh mengutip Mohammad Mohsin Reza, Pejabat Hubungan Masyarakat BGB, mengatakan.

Pernyataan itu muncul setelah ketegangan yang berulang antara Bangladesh dan Myanmar ketika peta di salah satu situs web pemerintah Myanmar menunjukkan pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya setidaknya dua kali dalam enam bulan terakhir.

Februari lalu, Kementerian Luar Negeri Bangladesh memanggil Aung Kyaw Moe, petugas pengganti Kedutaan Besar Myanmar di Dhaka, dan sangat memprotes klaim Myanmar.

Sebelum itu pada 6 Oktober 2018, situs web pemerintah Myanmar mengulangi klaim itu.

Dalam menghadapi protes keras dari Bangladesh, kedua kali Myanmar mengoreksi peta dengan klarifikasi bahwa itu dilakukan secara keliru.

Bangladesh sekarang melewati masa-masa penting dengan Myanmar sehubungan dengan pemulangan lebih dari 1,1 juta pengungsi Rohingya yang tinggal di penampungan sementara di selatan negara itu.