Abadi, al-Sadr minta pemerintahan Irak cepat dibentuk

Ibrahim Salih

BAGHDAD

Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi dan Ulama Syiah, Muqtada al-Sadr, pada Minggu menyerukan agar pembentukan pemerintahan baru dipercepat, seiring dengan berakhirnya pemilihan umum parlemen negara tersebut.

Menurut hasil akhir pemilu parlemen, koalisi Sairoon yang dipimpin oleh Al-Sadr memenangi 54 kursi di parlemen, diikuti oleh koalisi yang dipimpin oleh Hashd al-Shaabi dengan 47 kursi dan koalisi Nasr di bawah pimpinan al-Abadi dengan 42 kursi.

Koalisi Al-Sadr tidak memenangkan jumlah mayoritas yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan sendiri, namun akan berperan penting dalam pemilihan perdana menteri berikutnya.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor al-Abadi, perdana menteri bertemu dengan al-Sadr pada Minggu di ibu kota Baghdad.

"Pertemuan dengan al-Sadr untuk bekerja sama menyelaraskan pembentukan pemerintahan," tulis pernyataan itu, mengutip perkataan al-Abadi.

"Pemerintahan selanjutnya harus kuat, memberikan pelayanan dan lapangan kerja, memperbaiki standar hidup dan memerangi korupsi," kata dia.

Perdana menteri Irak ini juga meminta semua partai politik untuk menerima hasil akhir pemilu dan mengikuti proses hukum untuk menyelesaikan permasalah soal penghitungan suara dengan komisi pemilu.

Al-Sadr, di sisi lain, menjelaskan bahwa pertemuan ini "menenangkan".

"Tangan kami menyambut mereka yang ingin membangun negara," kata al-Sadr, seperti dikutip dalam pernyataan tersebut.

Dia menggarisbawahi pentingnya "mempercepat proses pembentukan pemerintahan yang memenuhi aspirasi masyarakat."

Hasil pemilu Irak diumumkan pada Sabtu, sepekan setelah masyarakat Irak memberikan suara mereka dalam pemilu parlemen pertama sejak negara tersebut mengumumkan kemenangan atas kelompok teroris Daesh, setelah perang selama tiga tahun.

Hasil awal pemilu diumumkan awal pekan ini, tetapi tuduhan penipuan dan penyimpangan menunda penghitungan lengkap.