Berita analisis

Thailand selatan, bara di tengah perdamaian Asia Tenggara

Undang-Undang darurat militer Thailand menciptakan ketegangan dengan kehadiran para personel militer di tengah-tengah masyarakat, kata pengamat

Pizaro Gozali İdrus   | 14.11.2019
Thailand selatan, bara di tengah perdamaian Asia Tenggara Warga Thailand mengayuh sepeda usai menjalankan salat Jum'at di Provinsi Pattani pada 27 September 2019. (Pizaro Idrus - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Kekerasan kembali meletus di Thailand bagian selatan saat sekelompok orang menyerang pos pemeriksaan keamanan di Distrik Muang, Provinsi Yala, yang menewaskan 15 orang.

Sebelas warga dan pejabat setempat, tewas di tempat kejadian. Sedangkan empat orang lainnya meninggal di Rumah Sakit Yala akibat luka-luka.

Hingga kini, belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan mematikan ini.

Situasi kekerasan yang terus berlangsung menimbulkan tanda tanya sejauh mana proses perdamaian akan terwujud di Thailand selatan.

Sejak 2015, Pemerintahan militer Prayuth Chan o-cha telah terlibat perundingan damai dengan Majelis Syura Patani (MARA Patani), kelompok payung organisasi Muslim yang mewakili kelompok dan faksi pemberontak selatan.

Namun, perundingan yang ditengahi Malaysia ini, berjalan buntu dan tidak menghasilkan terobosan apapun.

Perlu pendekatan budaya

Pengamat Thailand Selatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Awani Irewati mengatakan situasi kekerasan di wilayah tersebut tak lepas dari upaya diskriminasi pemerintah Bangkok kepada komunitas Muslim.

Provinsi Yala, Pattani, Narathiwat, dan sebagian Songkhla di Thailand selatan adalah rumah bagi sekitar dua juta Muslim Melayu yang berbatasan langsung dengan semenanjung Malaysia.

Mereka sering menyebut dirinya sebagai Patani.

“Mereka mengeluh pemerintah Thailand memaksakan kurikulum pendidikannya kepada komunitas Muslim di Selatan,” ujar Awani, yang melakukan penelitian di wilayah Thailand selatan pada 2015, kepada Anadolu Agency pada Rabu.

Sejak itu, kata Awani, identitas Muslim Thailand selatan mulai tergerus dengan identitas pemerintah Thailand yang beragama Budha.

Kondisi ini, ujar Awani, mulai berlaku saat era pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

“Bahasa Melayu pun berganti dengan Siam (Bahasa Thailand),” kata dia.

Selain itu, kata Awani, wilayah Thailand selatan selama ini dikendalikan oleh militer karena adanya pemberlakuan UU Darurat Militer sejak 2004.

Undang-Undang Darurat militer ini menciptakan ketegangan dengan kehadiran para personel militer di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, Awani berpendapat pemerintah Bangkok perlu lebih mendorong pendekatan budaya dan dialog kepada komunitas Muslim di selatan untuk mewujudkan perdamaian.

Karena secara etnis dan budaya, wilayah selatan berbeda dengan Thailand yang mayoritas beragama Budha.

“Pendekatan budaya dan dialog damai harus sering dilakukan oleh Bangkok,” kata dia.

Awani juga meminta agar pemerintah Thailand membuka pintu keragaman di wilayah Selatan. Dia yakin cara tersebut perlahan demi perlahan akan mengurangi kekerasan yang ada di Thailand selatan.

“Harmonisasi Melayu dan Siam dapat saling mengisi,” ujar Awani.

Sebelumnya, pemimpin Partai Prachachat di Thailand, Wan Muhamad Nor Matha, kemarin menyerukan penghapusan undang-undang keamanan khusus di wilayah Selatan dan mendesak pemerintah mempercepat dialog perdamaian.

Dia menambahkan tanggung jawab untuk memperketat keamanan harus diserahkan kepada otoritas lokal daripada militer.

Wan Nor mengatakan operasi keamanan di masyarakat harus ditangani oleh polisi, polisi patroli perbatasan, dan para pemimpin lokal, bukan militer.

"Undang-undang keamanan khusus harus ditinjau dan operasi keamanan harus diperkuat oleh penduduk setempat, bukan militer," kata dia seperti dilansir Bangkok Post.

Namun demikian, Panglima Angkatan Darat Thailand Phonsak Phunsawat mengatakan pemberlakuan darurat militer masih diberlakukan di selatan karena para gerilyawan masih aktif.

Berdasarkan catatan NGO Jaringan Mangsa dari Undang-Undang Darurat (JASAD) yang berbasis di Thailand selatan, sebanyak 12.930 warga telah ditangkap oleh otoritas Thailand sejak pemberlakuan UU Darurat Militer pada 2004.

Sedangkan sejak Januari 2019 hingga saat ini, tercatat 123 warga telah ditangkap di wilayah Provinsi Pattani dan Songkhla.

Empat di antaranya adalah wanita.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 orang berhasil bebas dan 46 lainnya harus meringkuk dalam tahanan.

Bara di Asia Tenggara

Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani (GEMPITA), aliansi mahasiswa Indonesia dan Thailand selatan, mengatakan problem HAM di Thailand selatan masih belum banyak mendapat perhatian masyarakat ASEAN dan internasional, meski kekerasan telah menewaskan ribuan orang.

Koordinator GEMPITA Sabri Leuriman mengatakan negara-negara dan masyarakat sipil ASEAN perlu terlibat dalam proses rekonsiliasi di Thailand.

“Kejadian ini terjadi di depan mata kita,” kata mahasiswa Indonesia ini kepada Anadolu Agency pada Rabu.

Sabri mengatakan isu konflik di Thailand Selatan masih menjadi pembahasan yang krusial di ASEAN, di tengah sejumlah wilayah yang mulai menemukan kata damai seperti Aceh dan Mindanao.

Upaya perdamaian yang ditengahi Malaysia, kata dia, juga masih belum membuahkan hasil.

“Konflik di Thailand Selatan masih menjadi bara di wilayah Asia Tenggara yang tak kunjung padam,” kata Sabri.

Sayangnya, kata dia, konflik di Thailand selatan tidak menjadi fokus bahasan di KTT ASEAN ke-35 di Bangkok yang berlangsung pada 2-4 November lalu.

“Masalah ini tidak bisa kita pinggirkan begitu saja,” jelas Sabri.

Untuk itu, Sabri mendorong masyarakat sipil terlibat untuk melakukan langkah-langkah strategis mewujudkan perdamaian di Thailand selatan.

“Kita perlu strategi jangka panjang untuk memastikan perdamaian di Thailand selatan,” ujar dia.

Dialog terhenti

Sejak 2004, konflik bersenjata di empat provinsi di selatan Thailand telah menewaskan 7.000 jiwa.

Pada 2013, Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, salah satu gerakan kemerdekaan Patani, yang diwakili Hasan Thoiyib.

Perundingan pada waktu itu ditengahi pemerintahan perdana menteri Malaysia Najib Abdul Razak.

Namun, perundingan antara BRN dan Pemerintah Thailand berhenti pada 2014 karena kudeta militer yang dipimpin Prayuth Chan-ocha terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra.

Prayut Chan-ocha kembali memperbarui proses perundingan yang hampir melahirkan zona aman antara kedua pihak.

Dialog damai tersebut diwakili Majelis Syura Patani (Mara Patani) dari pihak Muslim selatan.

Pembicaraan damai telah tertunda menyusul kegagalan kedua pihak melakukan pertemuan yang sedianya dilakukan pada Februari 2019.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). . Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın