Ekonomi, Berita analisis

Survei BPS: Hanya 42% pelaku usaha bisa bertahan 3 bulan saat pandemi

Ekonom mengatakan pemerintah perlu memperluas cakupan penerima bantuan untuk usaha mikro melalui Bantuan Presiden Produktif.

Iqbal Musyaffa   | 16.09.2020
Survei BPS: Hanya 42% pelaku usaha bisa bertahan 3 bulan saat pandemi Ilustrasi: UMKM. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa mengumumkan hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang menunjukkan bahwa 42 persen pelaku usaha hanya mampu bertahan selama 3 bulan sejak Juli apabila tidak ada perubahan operasional dan bantuan.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan survei tersebut dilakukan sejak 10 hingga 26 Juli 2020 yang melibatkan 34.559 responden.

Responden terdiri dari 6.821 usaha menengah besar, 25.256 usaha menengah kecil, dan 2.482 usaha pertanian.

Sementara itu, 58 persen responden lainnya mengaku optimistis bisa bertahan lebih dari 3 bulan meskipun tanpa ada perubahan operasional dan bantuan dari pemerintah.

“Walaupun persentase yang optimis lebih besar, tapi 42 persen yang hanya bisa bertahan selama 3 bulan bukan angka yang kecil sehingga butuh perhatian,” ujar Suhariyanto, kemarin.

Dia menjelaskan berdasarkan survei tersebut, jenis bantuan yang diperlukan pengusaha menengah kecil dan menengah besar berbeda.

Pada usaha menengah kecil, jenis bantuan yang paling dibutuhkan adalah bantuan modal usaha dengan persentase 69,02 persen.

Kemudian, 41,18 persen mengatakan membutuhkan bantuan keringanan tagihan listrik untuk usaha, 29,98 persen membutuhkan bantuan relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman.

Selanjutnya, 17,21 persen memerlukan bantuan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, dan 15,07 persen memerlukan bantuan penundaan pembayaran pajak.

Lalu, pada kelompok usaha menengah besar, jenis bantuan yang paling dibutuhkan adalah keringanan tagihan listrik untuk usaha oleh 43,53 persen responden.

Kemudian 40,32 persen responden memerlukan bantuan relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman, 39,61 persen memerlukan penundaan pembayaran pajak, 35,07 persen membutuhkan bantuan modal kerja, dan 14,44 persen perlu kemudahan administrasi pengajuan pinjaman.

Suhariyanto menambahkan para pelaku usaha juga melakukan adaptasi selama masa pandemi ini seperti pengurangan jam kerja yang dilakukan oleh 30 persen responden usaha menengah kecil dan 47 persen responden usaha menengah besar.

Kemudian 16 persen responden usaha menengah kecil melakukan diversifikasi usaha semasa pandemi, sementara usaha menengah besar yang melakukan diversifikasi usaha sebesar 11 persen.

Selanjutnya, 83 persen responden usaha menengah kecil mengakui adanya pengaruh positif dalam penggunaan media daring (online) untuk pemasaran sementara pada usaha menengah besar sebanyak 79 persen responden.

Suhariyanto menambahkan selama masa pandemi, hanya 59,8 persen pelaku usaha menengah kecil yang tetap beroperasi normal, sementara 24,2 persen mengurangi kapastias produksi, 10,1 persen berhenti beroperasi, 5,4 persen bekerja dari rumah, dan 0,5 persen yang justru beroperasi melebihi kapasitas produksi normal.

Kemudian pada kelompok usaha menengah besar, sebanyak 49,4 persen beroperasi normal, 28,8 persen mengurangi kapasitas produksi, 5 persen berhenti beroperasi, 16,3 persen bekerja dari rumah, dan 0,5 persen beroperasi melebih kapasitas produksi normal.

Selain itu, sebanyak 84 persen pelaku usaha menengah kecil mengaku mengalami penurunan pendapatan dan pada kelompok menengah besar yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 82 persen.

Persentase lapangan usaha yang mengalami penurunan pendapatan terbesar adalah pada kelompok akomodasi, makanan, dan minuman mencapai 92,47 persen dan jasa lainnya 90,9 persen.

Kemudian pada kelompok usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 90,34 persen, pada kelompok konstruksi 87,94 persen, industri pengolahan 85,98 persen, dan perdagangan 84,6 persen.

Bantuan usaha mikro perlu diperluas

Menanggapi survei tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu memperluas cakupan penerima bantuan untuk usaha mikro melalui Bantuan Presiden Produktif.

Dia mengatakan 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dan 89 persen di antaranya adalah usaha mikro dan ultra mikro dengan jumlah mencapai 65 jutaan.

Sementara bantuan produktif Presiden yang berasal dari APBN hanya menargetkan 13 juta pelaku usaha saja.

“Kalau mereka tidak dapat bantuan, bisa kolaps hanya dalam 3 bulan saja,” kata Faisal kepada Anadolu Agency, Rabu.

Selain memperluas cakupan penerima, distribusi bantuan menurut dia juga perlu dipercepat.

Sementara terkait jumlah bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha, menurut Faisal, bantuan tersebut namun cukup membantu permodalan para pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Faisal mengatakan pelaku usaha yang hanya mengandalkan pendapatan harian akan lebih cepat kolaps di tengah kondisi pandemi sehingga bantuan kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro sangat dibutuhkan.

“Daya tahan pelaku usaha itu tergantung pada permodalan, aset, dan omzet. Semakin kecil jumlahnya, maka daya tahannya semakin lemah,” ujar dia.

Dia menilai jenis bantuan yang diberikan pemerintah saat ini sudah tepat karena sudah berbeda dari desain awal program pemulihan ekonomi yang memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui restrukturisasi kredit dan subsidi bunga di perbankan.

“Padahal sebagian besar usaha mikro tidak bankable. Namun, desain bantuan yang ada saat ini sudah tepat,” imbuh dia.

Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan implementasi program bantuan pada 12 juta UMKM sebesar Rp2,4 juta, tidak semulus yang diharapkan.

Menurut dia hingga kini masih banyak yang belum diterima pelaku UMKM.

Dana penempatan yang ada di bank untuk program pemulihan UMKM juga sulit diakses karena terhalang kehati-hatian bank.

“Seharusnya skema ini diubah. Lebih fleksibel pada UMKM,” ujar Suroto.

Menurut dia program PEN tidak menunjukkan komitmen untuk menyasar rakyat kecil, semua terlihat hanya untuk selamatkan kepentingan segelintir orang pemilik korporasi besar.

“Dari skema dana penempatan, modal penyertaan, maupun dana subsidi dan restrukturisasi untuk UMKM sebetulnya hanya untuk mereka yang besar besar,” ujar dia.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.