Pilkada di tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA

Pemerintah pada 9 Desember besok tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Viryan Azis mengatakan jumlah pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 100 juta lebih dan tersebar di 309 kabupaten/kota.

"Jumlah DPT tersebar di 4.242 kecamatan, 46.747 desa/kelurahan dan ada sekitar 298.938 TPS," kata Viryan Aziz pada Selasa dalam diskusi KPU pada Selasa.

Anggota KPU Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menargetkan partisipasi mencapai masyarakat dari total DPT mencapai 77,5 persen.

"Ini yang target banyak pihak menyatakan terlalu optimis tapi ini ikhtiar mudah-mudahan akan lebih jauh dari apa yang direncanakan," tambah Dewa Kade pada Selasa.

Masyarakat khawatir tertular Covid-19

Sejak awal proses, Pilkada Serentak 2020 ini merupakan hal kontroversial, apalagi beberapa pekan lalu kasus harian positif Covid-19 sempat meroket dan saat ini total kasus hampir mencapai 600 ribu.

Berdasarkan hasil survei nasional, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas warga atau sekitar 77 persen merasa khawatir tertular Covid-19 jika Pilkada Serentak 2020 tetap digelar.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan survei tersebut dilakukan pada 18-21 November 2020 melalui wawancara per telepon terhadap 1.201 responden yang dipilih secara random.

Menurut Deni, kekhawatiran tertular Covid-19 itu dinyatakan baik oleh mayoritas warga yang tinggal di daerah pilkada ataupun tidak tinggal di daerah pilkada.

“Persentase warga yang khawatir dengan penularan Covid-19 di daerah pilkada 75 persen, hampir sama dengan warga yang daerahnya tidak ada pilkada yang mencapai 79 persen,” tambah Deni.

Deni menjelaskan kecenderungan tingginya persentase warga yang khawatir dengan penularan Covid-19 ini ternyata tidak diikuti dengan tingginya harapan agar Pilkada ditunda.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warga menganggap dampak yang ditimbulkan oleh penundaan pilkada lebih serius.

“Meskipun khawatir tertular Covid-19, mayoritas warga lebih ingin pilkada tetap dilaksanakan, karena berharap memiliki pemimpin daerah yang memiliki mandat dari rakyat, bukan ditunjuk oleh pemerintah,” ujar Deni.

Mayoritas warga atau sekitar 64 persen ingin pilkada tetap dilaksanakan agar kepala daerah memiliki mandat dari rakyat.

Hanya 28 persen yang menilai pemilihan daerah sebaiknya ditunda sampai keadaan Covid-19 terkendali dan kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah.

Menurut Deni ,berdasarkan rangkaian survei SMRC, dukungan terhadap pelaksanaan pilkada 9 Desember 2020 terus meningkat.

Pada survei 23-26 September 2020, yang mendukung adalah 51 persen. Namun pada survei 18-21 November 2020, angkanya menaik menjadi 64 persen.

"Survei nasional ini juga menunjukkan tingginya tingkat kesadaran (awareness) warga tentang rencana penyelenggaraan pilkada," kata Deni pada Minggu.

Kerawanan pilkada di 270 daerah meningkat

Menjelang pemungutan suara, Badan Pengawas Pemilu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menegaskan tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor.

"Di antara penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan," jelas Afifuddin.

Berlandaskan Indeks Kerawanan Pemilu menjelang pemungutan dan penghitungan suara, sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.

Provinsi dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kepulauan Riau dengan skor 95,4 kemudian Sumatera Barat (89,7) Jambi (87,4); Bengkulu (86,2); Kalimantan Tengah (79,3); Sulawesi Tengah (78,2); Kalimantan Selatan (73,6); Sulawesi Utara (73,6); dan Kalimantan Utara (67,8).

Adapun pada tingkat kabupaten/kota kata Afif, ada 62 daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam aspek pandemi dan sisanya, 199 kabupaten/kota termasuk dalam kategori rawan sedang.

Urutan 10 kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi pada aspek pandemi adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan skor 100, kemudian Kabupaten Agam (89,7); Kabupaten Natuna (88,5); Kabupaten Purworejo (79,3); Kabupaten Kotawaringin Timur (79,3); Kabupaten Morowali Utara (78,2); Kota Semarang (77); Kabupaten Tuban (77); Kabupaten Tasikmalaya (75,9); dan Kabupaten Purbalingga (74,7).

Terkait dengan hal itu, Afifuddin mengimbau penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye dan pemilih selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 secara disiplin dan ketat dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

"Penyelenggara pemilihan, pemerintah daerah, satuan tugas penanganan Covid-19 berkoordinasi dalam keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara," tambah dia.

Persiapan jelang pemungutan suara

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelang pemungutan suara tahapan yang perlu mendapat fokus perhatian yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan logistik.

Melihat angka persentase data per 7-8 Desember, belum ada kendala distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara dan Alat Pelindung Diri (APD).

Dia pun mengingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan. Sementara untuk distribusi bisa bekerja sama dengan polisi dan TNI.

Terkait dengan kesiapan SDM, Arief mengakui hal itu merupakan tantangan yang cukup berat.

KPU, kata dia, akan mengeluarkan surat untuk mengimbau seluruh pihak yang terlibat agar memperhatikan protokol kesehatan, pencegahan, penyebaran, dan penularan virus Covid-19.

Di jajaran penyelenggara, tambah Arief, KPU melakukan pemeriksaan awal berupa rapid untuk memastikan mereka tidak terpapar virus Covid-19.

“Begitu juga pada pihak lain terutama yang nanti bertugas di area TPS seperti saksi," kata Arief usai rapat terkait dengan Pilkada Serentak 2020 di Kementerian Dalam Negeri pada Selasa.

Dia pun menegaskan bakal menerapkan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang merupakan hal baru.

Di antaranya, KPU mengimbau pemilih datang ke TPS sesuai waktu kehadiran yang ditulis pada surat undangan. Pembagian waktu untuk mencegah penumpukan pemilih pada saat yang bersamaan.

Kemudian, saat memilih, pemilih diminta memakai masker dan membawa alat tulis sendiri.

Jika ada yang tidak memakai masker, KPU menyediakan masker 20 persen dari jumlah pemilih di TPS.

Selanjutnya, saat akan masuk TPS, pemilih diminta antre dengan jarak 1 meter. Mereka wajib mencuci tangan di tempat yang disediakan.

Setiap pemilih pun dicek suhu tubuhnya. Jika suhu lebih dari 37,3 derajat celsius, pemilih diminta memilih di bilik khusus.

Saat akan memilih, pemilih diberikan sarung tangan oleh KPPS. Sebagai tanda sudah memberikan suara, jari ditetes tinta, tidak lagi dicelupkan ke dalam botol

"Mudah-mudahan masyarakat tidak khawatir datang ke TPS sepanjang protokol kesehatan dijalankan dan diterapkan dengan baik," pungkas dia.

Pemerintah berharap partisipasi 100 persen meski pandemi

Pemerintah berharap penyelenggaraan pilkada akan berjalan aman dan lancar serta terhindar dari potensi gangguan kekerasan, konflik, dan gangguan lain.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta semua pihak agar pemungutan suara tidak menjadi media penularan Covid-19 karena adanya potensi interaksi dan kerumunan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kementeriannya selama tahapan proses pilkada sejak beberapa bulan lalu, Tito mengakui masih terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Namun, kata dia, pelanggaran tersebut tidak signifikan.

"Dari lebih kurang 70 ribu lebih saya kira kegiatan tatap muka dialog yang ada sekitar 2,2 persen terjadi pelanggaran," kata Tito pada Selasa usai rapat persiapan pilkada di kementeriannya.

Pelanggaran tersebut kata dia sudah ditindak tegas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dia berharap partisipasi masyarakat sebanyak 100 persen dalam pilkada.

Tito mencontohkan pilpres di Amerika Serikat yang baru selesai bulan November lalu antara Joe Biden dan Donald Trump itu partisipasi pemilihnya adalah 69,9 persen.

“Ini adalah prestasi tertinggi, 69,9 persen ini adalah prestasi tertinggi selama 120 tahun," jelas Tito

"Sementara Korsel pada April lalu melaksanakan pemilihan legislatif nasional itu tingkat partisipasinya 66,2 persen, tertinggi selama 28 tahun terakhir," lanjut Tito

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan semua pihak terkait telah siap untuk menjalankan protokol kesehatan dalam pilkada serentak besok.

"KPU sudah menjalankan tugas, Bawaslu juga sudah menjalankan tugas, jadi kita tinggal menjalani proses pencoblosan dan diharapkan berjalan damai, tidak ada gesekan," kata Donny kepada wartawan pada Selasa

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta semua pihak terkait memberi perhatian meningkatnya kasus aktif di beberapa daerah beberapa bulan terakhir.

Dia meminta petugas di TPS memberi kepastian mengenai penegakkan protokol kesehatan.

"Mereka yang punya komorbid dan lansia harus diberi atensi tinggi, karena kalau mereka terpapar angka kematiannya sangat tinggi," jelas Doni pada Selasa.

Dia juga mengingatkan kembali kepada penyelenggara yang ada di TPS mematuhi semua aturan yang telah dibuat KPU

Doni mengatakan kasus aktif memang mengalami peningkatan terutama karena libur panjang.

“Bulan ini, kita juga melakukan kegiatan lagi selain pilkada, ada juga libur natal dan libur tahun baru. Melihat perkembangan ini, kita harus bekerja lebih keras," pungkas Doni.