JAKARTA
Insiden yang dihadapi mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur telah memantik rentetan aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.
Pemerintah Indonesia diuji menangani pecahnya sejumlah kerusuhan di wilayah paling timur Indonesia itu dan implikasinya terhadap situasi keamanan dalam negeri.
Semua berawal dari informasi terkait perusakan bendera merah putih di depan asrama yang ditempati mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-74.
Sejumlah orang organisasi masyarakat, aparat sipil, hingga oknum militer mendatangi asrama tersebut terkait informasi itu.
Mereka melontarkan kata-kata penghinaan dan bernada rasialis terhadap mahasiswa Papua yang menolak keluar dari pagar asrama.
Polisi kemudian mengepung asrama tersebut hingga menembakkan gas air mata. Setelah semalaman mengepung, polisi masuk ke asrama dan mengamankan 43 mahasiswa Papua.
Mereka kemudian dipulangkan karena tidak cukup bukti terkait perusakan bendera merah putih.
Informasi terkait insiden itu cepat meluas di masyarakat, terutama masyarakat Papua. Seruan untuk berunjuk rasa pun muncul agar masyarakat Papua mengecam tindakan rasialis tersebut.
Pemerintah kemudian membatasi akses internet di Papua dan mengklaim penyebaran hoaks dan provokasi terkait Papua meningkat seiring bergulirnya aksi protes di Papua.
Pemerintah akan membuka akses internet di Papua dan Papua Barat setelah diblokir sejak 23 Agustus lalu sebagai upaya “mengendalikan situasi”.
“Kalau keadaan betul-betul kondusif, kita buka kembali internet,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Aksi berujung ricuh
Aksi-aksi yang mulanya bertujuan mengecam tindakan rasis dan menuntut penindakan terhadap pelaku rasialis di Surabaya justru berujung ricuh.
Terjadi perusakan, pembakaran fasilitas publik, hingga menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil dan militer.
Sejauh ini polisi menyatakan tiga orang tewas akibat demonstrasi berujung ricuh di Kabupaten Deiyai.
Data berbeda disampaikan oleh Wakil Bupati Deiyai, Hengky Pigai bahwa ada delapan warga sipil yang tewas dalam kericuhan di kabupaten itu.
Sementara di Jayapura, polisi menyatakan empat warga sipil tewas pasca-kerusuhan terakhir yang terjadi di ibu kota Provinsi Papua itu pada Kamis lalu.
Kericuhan direspons pemerintah dengan mengirimkan pasukan tambahan dari luar Papua untuk menangani situasi.
Juru bicara Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal mengatakan telah ada 6.000 pasukan tambahan yang dikirim ke Papua sejak pertengahan Agustus.
Menurut Iqbal, kehadiran pasukan Polri dan TNI di Papua untuk “menjamin keamanan masyarakat” dari potensi kerusuhan.
Polisi juga melarang unjuk rasa yang disinyalir bisa berujung ricuh dan meminta masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi damai.
Kecaman pengunjuk rasa terkait insiden di Surabaya direspons dengan menahan dua tersangka dari pihak sipil yang diduga terlibat dalam tindakan rasialis itu. Sementara oknum militer yang terlibat mendapat hukuman skors.
Namun penetapan tersangka tersebut belum menyelesaikan persoalan Papua.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mengkritik cara-cara pemerintah dalam menangani persoalan di Papua.
Menurut dia, penambahan pasukan di Papua justru membuat masyarakat tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pasalnya, masyarakat Papua memiliki rekam jejak kasus-kasus pelanggaran HAM terkait dengan aparat keamanan maupun kelompok bersenjata.
“Dengan beberapa korban jiwa yang ada saat ini kan menjadi bukti. Untuk menyelesaikan persoalan di Papua tidak harus melalui pendekatan penambahan pasukan,” kata Emanuel ketika dihubungi.
Gelombang unjuk rasa yang terjadi, lanjut dia, adalah ekspresi kekecewaan masyarakat Papua atas perlakuan diskriminatif. Mereka kini menuntut keadilan atas hal itu.
LBH Papua menuntut pemerintah tidak hanya mengadili tindakan rasialis di Surabaya, namun juga serangkaian peristiwa yang berbuntut kematian masyarakat sipil di Deiyai dan Jayapura.
“Yang diinginkan oleh masyarakat Papua saat ini adalah keadilan,” kata dia.
Dia mendesak pemerintah juga lebih serius melihat persoalan di Papua. Apa yang terjadi di Papua, menurut Emanuel, adalah akumulasi dari persoalan ekonomi, sosial, budaya hingga politik.
Kompleksitas persoalan di Papua pernah dipetakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui penelitian berjudul “Papua Road Map”.
Pertama, marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua secara politik, ekonomi dan sosial budaya. Kedua, pelanggaran HAM dan kekerasan yang belum selesai.
Ketiga, sejarah dan status politik Papua yang diperdebatkan di kalangan orang Papua terutama terkait referendum pada 1969. Keempat, kegagalan pembangunan oleh pemerintah meski ada otonomi khusus terhadap Papua.
“Ketika terjadi sesuatu gesekan, tentu semua terpancing keluar karena masyarakat betul-betul merasakan persoalan itu,” tutur Emanuel.
Dia mengatakan pemerintah semestinya menyelesaikan persoalan ini dengan memenuhi “apa yang diinginkan oleh rakyat”.
“Kembalikan ke rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat maka itu yang harus dipenuhi,” tutur dia.
Tuntutan referendum
Seruan unjuk rasa mengecam insiden di Surabaya juga datang dari sejumlah organisasi pro-kemerdekaan Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Organisasi pro kemerdekaan di Papua muncul tak lama setelah Papua bagian dari Indonesia melalui referendum pada 1969. Mereka menyebut referendum itu sebagai “act of no choice” dan mempertanyakan validitasnya.
Pada dinamika di Papua belakangan ini, kelompok pro kemerdekaan juga menyerukan pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib bangsa Papua.
Tuntutan referendum juga muncul dalam aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan aktivis Papua di seluruh Indonesia, termasuk seberang Istana Merdeka Jakarta, tempat Presiden Joko Widodo berkantor.
Dalam aksinya mereka mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan simbol kemerdekaan Papua.
Polisi kemudian menangkap enam orang aktivis dan mahasiswa yang mengorganisasi aksi tersebut.
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberi ruang terkait seruan referendum di Papua dan Papua Barat yang mengemuka dalam aksi-aksi unjuk rasa.
Situasi di Papua bergejolak dalam dua pekan belakangan sebagai respons atas tindakan rasialis aparat keamanan dan organisasi masyarakat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16-17 Agustus.
Massa berunjuk rasa menuntut pelaku tindakan rasialis dihukum serta menyerukan isu referendum dalam aksi mereka di Jayapura, Manokwari, Sorong, Fakfak dan Deiyai.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah bersedia berdialog dengan masyarakat Papua jika terkait pembangunan wilayah paling timur dari Indonesia itu.
Sementara tuntutan referendum Papua menurut dia tidak lagi relevan untuk dibahas.
“Dalam hukum internasional, referendum itu bukan untuk wilayah yang sudah merdeka. Tapi wilayah yang non-government territory, seperti Timor Timur dulu," kata Wiranto.
Pemerintah menyatakan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat telah terkendali setelah aksi-aksi unjuk rasa itu berujung rusuh, bahkan menimbulkan korban jiwa.
Pemerintah juga menuding dinamika belakangan dimanfaatkan oleh “pihak asing” yang mengambil keuntungan dari Papua.
news_share_descriptionsubscription_contact
