Politik, Ekonomi, Analisis, Nasional

Bongkar pasang kabinet Jokowi di penghujung tahun

Menurut para pengamat, perombakan kabinet Indonesia Maju untuk memperkuat tim ekonomi dan agenda besar memerangi radikalisme dan intoleransi agama

Erric Permana, Umar Idris  | 23.12.2020 - Update : 24.12.2020
Bongkar pasang kabinet Jokowi di penghujung tahun Pelantikan menteri dan wakil menteri baru, pada 23 Desember 2020 (Dok. Istana Negara - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Di penghujung 2020, Presiden Joko Widodo merombak kabinet.

Selain mengisi kekosongan dua kursi menteri karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni menteri sosial dan menteri kelautan dan perikanan, Presiden Jokowi -- begitu biasa Presiden Joko Widodo disapa-- mendepak empat menteri lainnya.

Yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Agama Fahcrul Razi, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Sedangkan enam menteri pengganti ialah mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial.

Sandiaga Salahudin Uno yang merupakan mantan kompetitor Presiden Jokowi saat Pilpres 2019 sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK.

Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Muhammad Luthfi ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

Perkuat koalisi, isu radikalisme dan intoleransi

Perombakan kabinet kali ini menimbulkan kejutan dan mengundang cukup banyak komentar dari sejumlah pengamat. Perhatian tertuju pada masuknya Sandiaga Uno, pemilihan Yaqut sebagai menteri agama, dan batalnya pelantikan wakil menteri pendidikan nasional yang sedianya diisi oleh Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'thi.

Para pengamat yang dihubungi Anadolu Agency, pada Rabu, mengatakan pengangkatan enam menteri baru ini tampak ingin merekrut orang-orang profesional, sekaligus memperkuat koalisi pendukung pemerintahan.

Adapun pemilihan Ketua GP Anshor Yaqut Chalil Qoumas sebagai menteri agama mencerminkan keinginan presiden untuk bersikap tegas terhadap ormas radikal dan intoleran. Sikap tegas ini memang telah lama ditunjukkan oleh Yaqut.

"Momentum reshufle ini digunakan oleh Presiden untuk menunjukkan langkah eksplisit. Yaitu pemerintah kembali fokus menghadapi isu radikalisme dan intoleransi, apalagi setelah kasus baru-baru ini setelah Rizieq Shihab kembali, maka penunjukkan Yaqut seperti 'warning' bagi ormas radikal dan intoleran," terang Ali Munhanif, guru besar ilmu politik yang juga Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, kepada Anadolu Agency, pada Rabu.

Namun, kata Munhanif, akan keliru jika Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas memahami tugas besarnya hanya memberantas radikalisme dan intoleransi. "Menag perlu memiliki peta yang lebih besar, untuk jangka panjang, yakni memperkaya penafsiran yang lebih luas terhadap interpretasi agama dan membuat warisan keadaban jangka panjang," kata dia.

Misalnya, memperkuat lembaga pendidikan berbasis keagamaan, antara lain terus mengembangkan Universitas Islam Internasional Indonesia (UII), memajukan lembaga pendidikan di bawah Kemenag termasuk kemampuan para gurunya. "Dia harus berfikir strategis ke depan, dan saya kira dia perlu waktu untuk membuktikannya tiga atau enam bulan ke depan," kata Munhanif.

The Indonesian Institute Center for Public Policy Research menilai perombakan kabinet diujung tahun ini merupakan ujian terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua.

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan keenam menteri baru itu mengindikasikan keinginan Presiden untuk meraih dukungan partai koalisi pemerintahan dengan memilih Sandiaga.

Sandiaga Uno melengkapi Prabowo Subianto yang lebih dulu masuk kabinet Indonesia Maju. Keduanya adalah mantan rival Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"Solidnya dukungan partai memang menjadi poin penting bagi Jokowi untuk mengarungi pemerintahannya di periode keduanya ini. Dukungan di dalam pemerintahan dan parlemen diharapkan dapat menjaga stabilitas politik yang lebih baik," kata Arfianto melalui keterangan resminya, pada Rabu.

Namun, kata dia patut juga diingat oleh Presiden Jokowi, hal ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinannya.

"Karena semakin besar dukungan partai politik, hal ini juga akan membawa konsekuensi akan ada tarik menarik kepentingan yang lebih besar dari antar partai politik tersebut baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen. Apalagi jika menghitung waktu menuju Pemilu 2024," tambah dia.

Anto mengatakan merujuk pada hasil riset Transparansi Internasional Indonesia (TII), orientasi partai politik di Indonesia cenderung pada orientasi The Votes-Seeking Party atau partai yang lebih mengutamakan perolehan suara demi memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan.

Menurut dia, dukungan partai akan beriringan dengan kepentingannya untuk menuju kontestasi Pemilu 2024.

Di situlah periode kedua ini akan menjadi ujian bagi Presiden Jokowi di tengah lalu lalang kepentingan politik, menahkodai pemerintahan di tengah kondisi pandemi.

Apalagi mengingat Presiden Jokowi bukan seorang ketua umum atau dewan pembina dari sebuah partai politik, hal ini menjadi tantangan.

"Patut kita lihat apakah Presiden Jokowi dapat mengelola kepentingan politik di dalam pemerintahannya. Atau malah terjerat dengan sengkarut kepentingan politik di dalamnya," tukas Anto.

Dulu lawan sekarang kawan

Usai dilantik, Sandiaga Uno mengaku mau menerima tawaran menjadi menteri lantaran Pandemi Covid-19.

"Covid-19 ini adalah game changer. Covid-19 ini mengubah segalanya," jelas Sandiaga Uno pada Rabu.

Dia mengaku selama dua pekan telah memikirkan secara matang bahwa semua pihak harus bersatu dan memberi kontribusi kepada bangsa dan negara.

"Singkirkan kepentingan pribadi, politik, atau golongan," tambah dia.

Dia mengklaim melakukan hal itu demi kepentingan bangsa dan negara.

"Jika negara memanggil pada saat ini lah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita," kata dia.

Terkait dengan pernyataannya yang pernah menolak tawaran menteri dari Presiden Jokowi, Sandiaga Uno tidak mau berkomentar.

"Kita nanti gosipnya nanti ya. Sekarang tugas sudah menanti," pungkas dia.

Menanggapi penunjukan Sandiaga Uno, Politisi Partai Nasdem Irma Suryani mengaku kecewa lantaran banyak pejuang di garis depan saat Pilpres 2019 tidak diperhatikan.

Apalagi kata Irma Suryani, para pendukung saat Pilpres 2019 merupakan politisi dan aktivis yang memiliki kemampuan.

Meski demikian, dia yakin Presiden Jokowi memiliki niat baik.

"Sandiaga akhirnya mau jadi pembantu Presiden Jokowi," kata Irma kepada wartawan pada Selasa.

Ali Munhanif memiliki pandangan berbeda. Masuknya Sandiaga ke dalam kabinet mencerminkan keinginan presiden Jokowi untuk memperkuat jajaran menteri ekonomi. Sandiaga masuk kabinet bersamaan dengan Muhammad Luthfi yang juga sahabat lama Sandiaga. Keduanya merupakan teman dekat Menteri BUMN Erick Thohir.

"Mereka berteman sejak lama, mereka semua ini orangnya Erick, saya kira tim ekonomi semakin solid," tutur Munhanif kepada Anadolu Agency.

Sandiaga dan Luthfi diperkirakan akan memperkuat posisi Erick di kabinet dan diharapkan menjadi ujung tombak Presiden Jokowi mengurusi ekonomi dan kesehatan. "Saya rasa tim ini akan bekerja keras, bahu membahu membantu Erick sebagai kawannya sejak dulu," kata Munhanif.

Masuknya Sandi menunjukkan Presiden Jokowi ingin mengajak semua kalangan untuk melupakan kompetisi yang sengit pada Pilpres 2019 lalu.

Sementara itu, Pengamat Politik Hendri Satrio menilai langkah Presiden Jokowi tersebut merupakan upayanya untuk melakukan rekonsiliasi total.

"Dampaknya mudah-mudahan toleransi dan persatuan di Indonesia kembali terjaga," kata Hendri Satrio kepada Anadolu Agency pada Rabu.

Menurut dia, penunjukan Sandiaga pun tidak berdampak buruk terhadap partai koalisi lainnya.

"Baik-baik saja hubungannya, posisi PDI Perjuangan pun tidak diganggu," tambah dia.

Namun dia menilai, drama politik ini menyebabkan angka golput di Pemilu 2024 meningkat.

Drama di balik penunjukkan Wakil Menteri

Selain melantik enam menteri pada Rabu, Presiden Joko Widodo juga melantik lima jabatan Wakil Menteri.

Sempat muncul drama dalam pelantikan wakil menteri tersebut, sebab satu dari lima nama yang beredar sempat muncul nama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang akan menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Nama tersebut muncul sejak Selasa malam, namun di detik terakhir menjelang pelantikan pada Rabu pukul 09.30 WIB nama Abdul Mu'ti hilang dari undangan pelantikan.

Abdul Mu'ti melalui akun Twitter mengungkapkan sikapnya yang akhirnya tidak jadi bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai wakil menteri pendidikan dan kebudayaan nasional.

Meski mengakui sempat bersedia untuk bergabung saat dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Abdul Mu'ti menyatakan berubah pikiran setelah mengukur kemampuan diri.

Mu'ti merasa tidak mampu mengemban tugas yang berat tersebut serta menyatakan bukan sosok tepat untuk menjadi wakil menteri.

"Semoga ini adalah pilihan yang terbaik," kata Mu'ti pada Rabu.

Bagi Ali Munhanif, sikap Abdul Mu'ti tersebut cukup disayangkan karena dari sisi kapasitas Mu'ti sangat pantas duduk sebagai wakil menteri mendampingi Nadiem Makarim. "Saya kira dari sini ada niat presiden untuk meningkatkan representasi Muhammadiyah," kata Munhanif.

Munhanif mengatakan tidak cukup alasan untuk menilai penolakan ini karena posisi yang diberikan kepada Mu'ti, sebagai perwakilan Muhammadiyah, adalah wakil menteri, sementara NU diberikan posisi menteri, yakni Menteri Agama.

"Jujur saya katakan, jarak antara Muhammadiyah dengan pemerintah semakin lebar, namun tidak berarti Muhammadiyah bisa disebut beroposisi dengan pemerintah. Sikap Muhammadiyah perlu dibaca sebagai ormas yang sejak dahulu konstruktif, independen, bahkan ketika Orde Baru," tutur Munhanif.

Sebagai ormas besar, kata Munhanif, Muhammadiyah selalu menjaga tradisinya untuk berfikir kritis sekaligus kontruktif. "Saya kira ini cermin sepenuhnya ormas yang sepenuhnya mencerminkan masyarakat sipil, jauh dari upaya untuk menciptakan destabilitas," kata Munhanif.

Istana pun akhirnya tetap menggelar pelantikan wakil menteri, meski harus berkurang satu orang sehingga hanya lima wakil menteri.

Mereka yang dilantik yakni, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Dokter spesialis penyakit dalam Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian

Mantan bankir Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.


Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.