Berita analisis

ANALISIS - Krisis Myanmar dan pertaruhan kredibilitas ASEAN

Pengamat meragukan pertemuan ini akan efektif mendesak junta militer Myanmar menghentikan kekerasan dan melakukan jeda kemanusiaan

Pizaro Gozali Idrus,Devina Halim,Umar Idris   | 22.04.2021
ANALISIS - Krisis Myanmar dan pertaruhan kredibilitas ASEAN Pengunjuk rasa berdemonstrasi dengan membawa poster dan plakat bergambar Aung San Suu Kyi, untuk memprotes kudeta militer di Mandalay, Myanmar, 22 Februari 2021. ( Stringer - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Para pengamat meminta agenda ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada Sabtu pekan ini dapat melahirkan tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Pengamat hubungan internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Rizal Sukma mengatakan solusi paling nyata dari ASEAN saat ini adalah mendorong adanya jeda kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada warga Myanmar akibat krisis ini.

“Tawaran jeda kemanusiaan satu-satunya jalan yang masih realistis saat ini,” kata Rizal kepada Anadolu Agency, pada Kamis.

Rizal mengatakan kalau junta menolak dan terus membunuh rakyatnya sendiri, konflik bersenjata di Myanmar antara militer Myanmar melawan National Unity Government (NUG) bisa meluas.

NUG dibentuk oleh para penentang kudeta militer 1 Februari lalu, termasuk anggota parlemen yang digulingkan hingga etnis minoritas.

Rizal memperkirakan jika pertemuan ini gagal mendesak junta, perang sipil (civil war) di Myanmar akan meluas, mengingat NUG saat ini telah membentuk milisi.

“Sekarang juga sudah terjadi civil war, tapi belum meluas ke seluruh Myanmar,” ujar Rizal, yang juga mantan duta besar Indonesia untuk Inggris.

Sementara itu, Rizal mengatakan jika ASEAN Leaders Meeting gagal memberikan langkah nyata dalam meredakan kekerasan, ada tiga opsi yang perlu dilakukan.

Pertama, ASEAN merespons keras dengan melarang junta militer ikut pertemuan-pertemuan ASEAN.

“Tapi ini tidak mungkin terjadi, karena pasti ASEAN tidak satu pandangan,” kata dia.

Kedua, negara-negara ASEAN yang masih peduli dengan Myanmar membuat koalisi dan kerja sama dengan negara-negara mitra dialog untuk mencari solusi diplomatik.

Ketiga, masing-masing negara anggota ASEAN mengambil respons unilateral saja sesuai pertimbangan masing-masing.

“Saya tidak bisa optimis, tapi berharap ASEAN bisa mendesak junta bahwa jeda kemanusiaan sangat penting,” kata Rizal.

Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) pada 21 April 2021, 739 orang tewas dalam demonstrasi menentang kudeta militer dan 3.331 orang ditahan.

Kepentingan Rusia dan China

Pengamat hubungan internasional Ramadhan Muhaimin menilai ada kepentingan China dan Rusia di balik penyelenggaraan ASEAN Leaders Meeting yang membahas krisis Myanmar.

Hal itu bisa dilihat dari pertemuan empat menteri negara-negara ASEAN yang bertemu di China untuk membahas krisis Myanmar pada akhir Maret hingga awal April lalu.

Ramdhan mengatakan Rusia dan China selama ini berada di belakang junta dan situasi di Myanmar akan berdampak secara global jika situasi kekerasan terus berlangsung.

“China dan Rusia pada satu sisi mengecam kekerasan di Myanmar, tapi di sisi lain mencegah sanksi internasional untuk junta,” ujar Ramdhan kepada Anadolu Agency pada Kamis.

Ramdhan mengatakan sebenarnya ada ASEAN Regional Forum yang bisa digunakan untuk membahas masalah-masalah politik keamanan di kawasan, seperti krisis Myanmar.

Namun forum ini, kata dia, selain memiliki jadwal pertemuan reguler, juga mengundang kekuatan-kekuatan besar lainnya di luar ASEAN seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE) untuk terlibat dialog secara konstruktif.

“Ini yang dihindari China sehingga mereka mendesak adanya pertemuan ASEAN Leaders Meeting, bukan ASEAN Regional Forum,” ungkap Ramdhan.

Ramdhan menegaskan ASEAN tidak boleh didikte oleh China dan kekuatan luar karena akan berbahaya bagi kredibilitas dan independensi ASEAN.

“Di satu sisi ASEAN tidak boleh intervensi kepada persoalan domestik oleh anggotanya atas nama ASEAN Way atau non-intevention principle, tapi di sisi lain organisasi regional ini rentan diintervensi kekuatan besar lainnya di luar forum resmi seperti ASEAN Regional Forum,” ucap Ramdhan.

Sehingga, lanjut Ramdhan, sangat rasional jika ada suara dari kelompok masyarakat sipil agar Jakarta menolak kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing.

“Dan ini juga tidak baik untuk kredibilitas Indonesia jika menerima sang jenderal, sementara kekerasan HAM masih berlangsung di negerinya oleh tentaranya terhadap rakyatnya sendiri,” tukas Ramdhan.

Sebagai tuan rumah pertemuan, yang seharusnya adalah Bandar Sri Begawan, Jakarta mempertaruhkan kredibilitasnya sekaligus sebagai peluang bagi Indonesia memasukkan kepentingan nasional di Kawasan.

Akhir Maret hingga awal April Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishamuddin Hussein, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan, dan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. di Fujian, China.

Dalam pertemuan itu, China memberikan dukungan ASEAN untuk menyelesaikan krisis, termasuk mendukung inisiatif Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik Myanmar dengan KTT ASEAN.

"Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, memiliki kekhawatiran yang sama terhadap perkembangan situasi dan tidak ingin melihat rakyat Myanmar menderita," kata Retno pada konferensi pers virtual pada Jumat, 2 April 2021, saat lawatan ke China.

Pada akhir Maret, Menlu Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengadakan pembicaraan perihal situasi Myanmar dan mendukung KTT ASEAN.

Bawa militer Myanmar ke pengadilan internasional

Jaringan masyarakat sipil Indonesia meminta ASEAN mengarahkan mekanisme tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar agar diproses melalui pengadilan pidana internasional.

“Untuk adanya pertanggungjawaban kriminal dari para pelaku, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin kudeta,” kata salah satu anggota sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam virtual meeting.

Usman pun mendesak ASEAN dan komunitas internasional lainnya untuk bertindak menghentikan pembunuhan besar-besaran di Myanmar.

Usman meminta ASEAN tidak terjebak dengan prinsip non-intervention dalam mengambil sikap.

“Dunia internasional harus mengintervensi, siapa pun negara punya kewajiban untuk menghentikan kekerasan itu, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah,” ungkap Usman.

Maka dari itu, Indonesia diminta untuk melakukan upaya diplomasi dan mendorong komunitas ASEAN mengambil suara bulat dalam mendesak pasukan militer mengakhiri pelanggaran HAM di Myanmar.

Usman juga meminta Indonesia mengajak negara-negara ASEAN agar Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi.

“Kalau perlu ASEAN mengirim utusan khusus ke Myanmar untuk memastikan dialog damai itu bisa berlangsung dan menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM,” kata Usman.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.
Topik terkait
Bu haberi paylaşın