Berita analisis

Ambisi Indonesia meraup investasi langsung di masa pandemi

Menteri Investasi yang baru dilantik, Bahlil Lahadalia, perlu meraup investasi langsung pada tahun ini sebesar Rp950 triliun agar ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen

Muhammad Nazarudin Latief,Adelline Tri Putri Marcelline,Umar Idris   | 29.04.2021
Ambisi Indonesia meraup investasi langsung di masa pandemi Ilustrasi: Produk otomotif siap ekspor. (Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Agency )

Jakarta Raya

JAKARTA

Pada Rabu, Presiden Joko Widodo melantik Bahlil Lahadalia sebagai menteri investasi, sekaligus kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri Bahlil dalam konferensi pers kementerian investasi nanti akan berwenang mengeluarkan regulasi.

Wewenang ini berbeda saat masih berbentuk badan, yang hanya mengeksekusi kebijakan kementerian lain, seperti keputusan menteri, peraturan pemerintah maupun undang-undang.

“Kita bisa menjadi 'vocal point' untuk menjahit sektor-sektor investasi dari kementerian teknis,” ujar dia Rabu.

Posisi kelembagaan menurut dia juga sama dengan kementerian lain.

Sebelumnya, BKPM adalah lembaga yang setara dengan menteri, namun tidak mempunyai kewenangan yang sama.

Menurut dia dengan perubahan lembaganya menjadi kementerian seluruh proses perizinan menjadi lebih mudah bagi pengusaha.

“Silahkan investor datang bawa teknologi, modal dan sebagian pasar, biar nanti izin negara yang akan bantu,” ujar dia.

Namun, investor juga harus serius, kata dia, jangan ada lagi kasus jual beli perizinan antara para pengusaha.

“Siapa yang serius untuk berinvestasi kita akan dorong, tapi kalau pengusahanya hanya ambil kertas terus jual lagi, kita pikir-pikir lagi,” ujar dia.

Menteri Bahlil mengakui kementerian baru ini membutuhkan waktu sekitar 100 hari untuk melakukan konsolidasi organisasi karena ada perubahan struktur.

“Konsolidasi SDM itu tidak bisa kita mungkiri ada, karena ada peningkatan status jadi kementerian,” ujar dia.

Dilatari perang dagang AS-China

Pembentukan kementerian investasi lahir menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada awal tahun ini.

Secara sederhana, UU Cipta Kerja yang tercatat cukup kontroversial itu disusun untuk memudahkan perizinan usaha dan ketentuan ketenagakerjaan dan lingkungan.

Melalui UU Cipta Kerja juga Indonesia berambisi meraup investasi langsung sekaligus memperbaiki iklim investasi meski saat ini Indonesia dan dunia masih di masa pandemi Covid-19.

Merujuk ke belakang, rencana penarikan investasi langsung besar-besaran ke Indonesia dilatari oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Saat perang dagang sedang pada tensi tinggi, ada 33 perusahaan yang hengkang dari China itu agar tetap bisa mengekspor ke Amerika Serikat.

Sebanyak 33 perusahaan mengincar Asia Tenggara sebagai basis produksi baru.

Tapi sayangnya, tak satu pun perusahaan itu menanamkan modalnya di Indonesia.

Sejak saat itu, wacana untuk mendirikan kementerian investasi makin santer terdengar.

Hal ini mencerminkan paket-paket kebijakan untuk memperlancar arus modal asing belum berhasil meningkatkan Ease of Doing Business (EoDB).

EoDB Indonesia gagal mencapai 40 besar sebagaimana target pemerintahan, bahkan turun dari peringkat 72 menjadi kini peringkat 73.

Itulah salah satu sebab investor enggan masuk ke negara ini.

Sejauh ini investasi di Indonesia sering berhadapan dengan persoalan tumpang tindih regulasi, penerbitan perizinan yang koruptif.

Selain itu birokrasi untuk memulai usaha panjang dan dianggap tidak memiliki kepastian hukum.

World Economic Forum mencatat paling tidak ada 16 faktor yang menjadi penghambat investasi dan bisnis di Indonesia.

Di antaranya adalah korupsi, birokrasi yang tidak efisien, pembiayaan, infrastruktur, kebijakan yang tidak pasti dan pajak.

Korupsi menjadi hambatan tertinggi, sehingga berbisnis di Indonesia menjadi berbiaya tinggi.

Target investasi Menteri Bahlil masih kurang

Kementerian baru ini mendapatkan target untuk mendatangkan investasi sebesar Rp900 triliun pada tahun ini, lebih tinggi daripada angka yang ditetapkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp856 triliun.

Target investasi langsung sebesar Rp900 triliun telah ditetapkan oleh presiden Jokowi dan diumumkan dalam berbagai kesempatan.

Namun target tersebut dinilai belum cukup untuk mengerek pertumbuhan ekonomi tahun ini yang ditargetkan sebesar 5 persen.

Mulya Tarmizi, ekonom di lembaga riset kebijakan dan analisis data Sigmaphi, mengatakan kementerian investasi perlu mengumpulkan investasi langsung dari PMA dan PMDN minimal sebesar Rp933 Triliun - Rp950 triliun agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen.

"Simulasi tersebut dengan asumsi konsumsi rumah tangga tumbuh sekitar 5 persen, pertumbuhan ekspor dijaga 5 persen dan Impor di bawah 5 persen," kata Mulya ketika dihubungi Anadolu Agency, Kamis.

Mulya yang juga dosen di kampus swasta di Bogor itu menegaskan jika target Menteri Bahlil sebesar Rp900 triliun pada tahun ini masih kurang untuk mengerek ekonomi tumbuh sebesar 5 persen.

"Sebab konsumsi rumah tangga hampir bisa dipastikan pertumbuhannya belum pulih antara lain karena pembatasan sosial di 2021," tambah Mulya.

Anadolu belum berhasil meminta tanggapan Bahlil terkait target investasi yang perlu dia kumpulkan pada tahun ini sebesar Rp950 triliun.

Dalam kesempatan sebelumnya, berbicara tentang target investasi sebesar Rp900 triliun, Bahlil mengatakan target tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dicapai, terlebih di era pandemi seperti saat ini.

"Tapi, sebagai pembantu presiden, harus selalu mencari cara dengan inovasi dan kreativitas, serta bekerja maksimal untuk mewujudkan perintah komandan," tutur Bahlil, dalam konferensi pers digital.

Hingga triwulan I 2021, Indonesia baru berhasil mengumpulkan investasi langsung sebesar Rp 219,7 triliun atau 24,3 persen dari target, data menurut BKPM, pada Senin, 26 April 2021.

Nilai investasi tersebut diklaim telah menyerap 311.793 orang tenaga kerja.

Perombakan di tengah jalan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan perombakan kabinet, bahkan peleburan dan pembentukan kementerian baru, sangat mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan karena persoalan efektivitas dan efisiensi.

Seharusnya perubahan postur kabinet dilakukan tidak di tengah jalannya pemerintahan, namun pada awal presiden menjabat sehingga tidak mengganggu struktur organisasi yang sedang berjalan.

“Berdasarkan pengalaman saya, penyatuan kementerian itu butuh tiga tahun untuk konsolidasi,” ujar dia pada Anadolu Agency.

Pengisian pejabat, baik eselon I, II dan seterusnya memerlukan waktu yang lama, bahkan tidak pernah selesai.

Perubahan postur kabinet dalam masa pandemi Covid-19 ini juga menambah beban pemerintah.

“Ini seperti menambah beban yang tidak perlu, kita jadi buang-buang waktu,” ujar dia.

Dia juga meragukan efektivitas pembentukan kementerian investasi, karena masih banyak persoalan, salah satunya adalah alur koordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Menurut dia isu terpenting bukan penggabungan atau pemisahan kementerian, namun memilih sosok yang tepat untuk memimpin.

“Yang penting sosoknya itu punya kepemimpinan, jaringan dan sudah kenyang pengalaman. Menteri banyak-banyak juga tidak efektif,” ujar dia.

Meskipun tidak lepas dari kritik, yang jelas kini kementerian investasi telah berdiri dan Bahlil telah didapuk sebagai menteri pertama kementerian baru ini.

Direktur eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mengapresiasi pendirian kementerian baru ini.

"Ekspektasi saya masalah koordinasi untuk urusan investasi ke depan bisa lebih bagus dan regulasi terkait investasi lebih sinergis satu sama lain," kata Faisal kepada Anadolu. 

Kementerian investasi perlu membuktikan bisakah menjawab ekspektasi tersebut, kata Faisal.

Selain itu, kata Faisal, tantangan kementerian investasi bukan hanya seberapa besar bisa meningkatkan investasi, tetapi sejauh mana kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

"Bagaimana kualitas dan dampak investasi itu bagi perekonomian kita, yakni dalam menciptakan lapangan kerja dan menyerap pengangguran yang meningkat pada saat pandemi," tutur Faisal.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.