ANKARA
Parlemen Turki pada Selasa menyetujui mosi untuk memperpanjang pengerahan pasukan Turki di Libya selama 18 bulan lagi mulai 2 Juli nanti.
Mosi tersebut diajukan oleh Kepresidenan Turki sehubungan dengan permintaan bantuan militer oleh pemerintah Libya yang diakui PBB pada 13 Juni.
"Turki melanjutkan dukungan kuatnya untuk perlindungan kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan politik Libya, pembentukan gencatan senjata permanen di negara itu, dan upaya dialog politik yang akan memastikan rekonsiliasi nasional," ungkap mosi tersebut.
"Ketidakpastian politik yang muncul setelah kegagalan untuk mengadakan pemilihan yang dijadwalkan pada 24 Desember 2021 di Libya membahayakan ketenangan yang dibangun di lapangan dan menimbulkan hambatan serius untuk mencapai stabilitas permanen," tambah pernyataan itu.
Mosi tersebut mengatakan risiko dan ancaman yang berasal dari Libya untuk seluruh wilayah, termasuk Turki, masih terus berlanjut.
Mosi dari otoritas Turki itu menambahkan bahwa jika serangan terhadap pemerintah sah Libya terus dilanjutkan, kepentingan Turki baik di Laut Mediterania dan di Afrika Utara akan terpengaruh secara negatif.
Parlemen Turki pertama kali mengizinkan pengerahan pasukan di Libya selama satu tahun pada Januari 2020. Mandat tersebut diperpanjang selama 18 bulan hingga Juli 2022.
Pada 27 November 2019, Ankara dan Tripoli menandatangani pakta kerja sama militer, serta kesepakatan tentang batas-batas laut di Mediterania Timur.
Libya, sebuah negara kaya minyak, tetap dalam kekacauan sejak 2011 ketika penguasa lama Muammar Gaddafi digulingkan setelah empat dekade berkuasa.
Sejak itu negara tersebut telah melihat munculnya dua kursi kekuasaan yang bersaing: satu di Libya timur, yang berafiliasi dengan komandan militer Khalifa Haftar, dan Pemerintah Kesepakatan Nasional yang berbasis di Tripoli, yang mendapat pengakuan PBB.
