UU Anggaran Negara Thailand ditunda

JAKARTA

Kekhawatiran tentang adanya risiko ekonomi di Thailand muncul setelah 174 anggota parlemen pada Rabu meminta Mahkamah Konstitusi memvalidasi anggaran negara sebesar THB3,2 triliun sekitar USD11 juta pada tahun fiskal 2020, seperti dilansir Bangkok Post, Kamis.

Ketua DPR Thailand Chuan Leekpai mengatakan bahwa pengajuan UU Anggaran Negara bisa disahkan kerajaan setelah ada putusan dari pengadilan konstitusi.

Wakil Perdana Menteri Somkid Jatusripitak mengakui bahwa penundaan ini akan berdampak besar pada perekonomian negara.

Dia mengatakan kementerian keuangan, lembaga negara dan perusahaan negara telah diinstruksikan membuat rencana cadangan jika RUU itu dinyatakan tidak sah.

Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam mengatakan meski ada penundaan, namun tidak akan muncul masalah besar.

Sebelumnya sebanyak 90 anggota koalisi telah mengajukan permintaan kepada Ketua DPR Chuan untuk mengajukan gugatan pada pengadilan tentang validitas RUU Anggaran setelah muncul dugaan kecurangan pada voting beleid tersebut.

Seorang mantan anggota parlemen dari Partai Demokrat mengatakan bahwa dua anggota DPR dari Partai Bhumjaithai memberikan suara mendukung RUU tersebut tanpa hadir di gedung parlemen.

Dalam petisi, pengadilan diminta untuk memutuskan apakah seorang anggota parlemen memberikan suara atas nama anggota parlemen lainnya melanggar Pasal 120 konstitusi, yang menetapkan bahwa setiap anggota parlemen memiliki satu suara, kata kepala pemerintahan Wirat Rattanaset.

Jika pemungutan suara atas nama anggota parlemen lainnya merupakan pelanggaran, anggota parlemen koalisi ingin tahu apakah seluruh RUU tersebut akan tidak sah atau hanya bagian-bagian yang dipilih oleh anggota parlemen yang melanggar.

Jika seluruh RUU menjadi tidak sah, mereka juga ingin pengadilan memutuskan apakah Bagian 143 dari konstitusi akan diterapkan dalam kasus ini.

Bagian tersebut menetapkan bahwa jika DPR tidak dapat menyelesaikan pembahasan RUU anggaran dalam waktu 105 hari setelah mencapai DPR, RUU tersebut akan dianggap telah disetujui.

Sementara itu, 84 anggota parlemen oposisi pada Rabu juga mengajukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi untuk memvalidasi RUU Anggaran.

Chuan mengatakan bahwa RUU tersebut disahkan oleh Senat seharusnya diteruskan ke Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, yang memiliki waktu lima hari untuk mengajukan pengesahan pada kerajaan.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menganggap rancangan utang negara sebesar 2 triliun bath inkonstitusional setelah muncul laporan beberapa anggota parlemen menggunakan surat suara atas nama rekan-rekan mereka.