Muhammad Nazarudin Latief
19 Mei 2020•Update: 20 Mei 2020
JAKARTA
Pengawas kebijakan perusahaan negara nasional mengusulkan agar maskapai nasional Thai Airways International Plc yang terus mengalami kerugian untuk mengajukan pailit untuk membuka jalan bagi restrukturisasi utang.
Selama dalam proses, jika usulan tersebut disetujui, para debitor akan ikut dalam rencana rehabilitasi utang maskapai nasional tersebut.
Pengadilan Pailit akan mengatur negosiasi antara kreditor dan debitor dan menunjuk seorang administrator dengan persetujuan kedua belah pihak.
Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan disepakati rehabilitasi maskapai tersebut akan dilaksanakan sesuai undang-undang kepailitan dan akan mendapat pertimbangan kabinet.
Perintah sudah diterbitkan untuk maskapai tersebut untuk segera mengajukan pailit ke pengadilan agar memenuhi syarat untuk memasuki program rehabilitasi.
Juru bicara pemerintah Narumon Pinyosinwat mengatakan bahwa State Enterprise Policy Committee (SEPC) yang mengawasi kebijakan perusahaan milik negara, setuju bahwa maskapai penerbangan harus mencari rehabilitasi di bawah pengawasan Pengadilan Kepailitan.
"Perdana menteri telah menekankan perlunya membuat masyarakat memahami bahwa ini bukan tentang kebangkrutan, tetapi sedang menjalani proses rehabilitasi," kata Narumon seperti dikutip Bangkok Post.
Juru bicara pemerintah menambahkan bahwa SEPC telah menarik kembali resolusi sebelumnya bahwa Kementerian Keuangan harus bertindak sebagai penjamin pinjaman untuk Thai Airways dan memutuskan mendukung rencana rehabilitasi sebagai gantinya.
Menurut Bursa Efek Thailand, aset Thai Airways tercatat 256 miliar baht atau USD8 miliar pada akhir tahun lalu, sementara total utangnya mencapai 245 miliar baht atau USD7,6 miliar.
Namun, utangnya diperkirakan akan melebihi aset-aset tersebut tahun ini.
Sementara itu, rasio utang terhadap ekuitas maskapai ini meroket menjadi 21: 1.
Kerugian Thai Airways pada 2019 mencapai USD3,7 miliar, sedangkan untuk semester pertama tahun ini diproyeksi kerugian mencapai USD5,6 karena dampak wabah Covid-19.
