Pengusaha plastik Thailand minta pemerintah selamatkan usaha mereka

JAKARTA

Para pengusaha plastik di Thailand meminta Kementerian Tenaga Kerja membantu karena mereka terancam menutup usaha sejak pemerintah melarang plastik sekali pakai mulai 1 Januari.

Presiden Asosiasi Industri Plastik Thailand (TPIA), Somchai Techapanichgul, mengatakan pada pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja MR Chatu Mongol Sonakul bahwa hampir 500 produsen plastik yang diwakili oleh asosiasi "hanya bisa bertahan pada industri hingga April" jika pemerintah tidak melakukan langkah penyelamatan.

"Kami harus menghentikan bisnis kami yang mempekerjakan sekitar 7.000 pekerja," kata Somchai. "Mereka sekarang hidup tanpa kepastian pekerjaan,” ujar dia dikutip Bangkokpost, Kamis.

Pada dasarnya menurut Somchai, pihaknya setuju dengan upaya pemerintah untuk mengurangi sampah plastik, namun masa tenggang yang ditetapkan oleh pemerintah tidak cukup.

"Pemerintah sebelumnya menetapkan 2022 sebagai batas waktu pelarangan, yang memberi kami cukup waktu untuk menyesuaikan kembali jalur produksi kami," kata dia.

"Ketika memutuskan untuk memberlakukan larangan lebih cepat, waktu untuk menyesuaikan bisnis itu hilang."

Naphat Thipthanakit, wakil presiden TPIA dan direktur pelaksana produsen kantong plastik Pack and Save, mengatakan pemerintah seharusnya mencoba pendekatan ekonomi terlebih dahulu sebelum melakukan pelarangan langsung.

"Konsumen harus diizinkan untuk memutuskan apakah mereka ingin menggunakan kantong plastik," kata dia. "Jika mereka menginginkannya, mereka harus mengeluarkan uang tambahan."

Naphat juga meminta pemerintah mempromosikan penggunaan kantong plastik yang lebih besar dan lebih tahan lama berukuran lebih dari 36 mikron.

"Ini dirancang untuk banyak kegunaan dan dapat didaur ulang puluhan kali," kata dia.

Produksi dan penggunaan kantong plastik yang lebih tebal dari 40 mikron saat ini masih diizinkan oleh Departemen Pengendalian Polusi.

Asosiasi sebelumnya memperkirakan bahwa sejak 1 Januari, larangan plastik sekali pakai telah merugikan industri 24,3 miliar baht atau sekitar USD78 juta. Kebijakan ini juga mengancam 6.030 pekerja di industri ini kehilangan pekerjaan mereka.