Pizaro Gozali İdrus
15 April 2019•Update: 16 April 2019
Pizaro Gozali
JAKARTA
Komisi Pemilihan Umum Thailand (EC) siap menghadapi berbagai tuntutan hukum, termasuk pemecatan, lansir Bangkok Post pada Senin.
Ketua EC Ittiporn Boonprakong merujuk pada petisi kepada Ombudsman agar mendesak Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu.
Petisi lainnya diajukan kepada Komisi Anti-Korupsi untuk memecah tujuh anggota EC dan mengancam akan mengajukan gugatan kecurangan terhadap EC .
Ittiporn mengatakan para pembuat petisi memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada EC.
"Kami siap menjawab setiap pertanyaan. Keputusan ada di tangan lembaga terkait," kata Ittiporn.
Ittiporn mengatakan EC menghormati setiap pendapat yang ada. Namun dia mengaku telah menjalankan tugas dengan jujur.
Dia juga mengaku lembaganya telah menerima laporan investigasi tentang keterlambatan 1.500 surat suara dari Selandia Baru.
Saat menerima laporan itu, katanya, dia menginstruksikan lembaganya untuk melakukan penyelidikan guna mencari tahu penyebab keteledoran itu dan siapa yang bertanggung jawab.
"EC akan menunggu hasil penyelidikan untuk mendapatkan fakta," kata Ittiporn.
Pemilu di Thailand telah ditunda empat kali sejak 2014, ketika militer menggulingkan pemerintah sipil.
Keputusan untuk mengadakan pemilihan umum - diumumkan pada 23 Januari oleh Komisi Pemilihan Umum Thailand - muncul setelah raja mengeluarkan dekrit pemilu.
Warga Thailand mengikuti pemilu terakhir kali pada 2014, ketika mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen pada 9 Desember 2013, menyusul demonstrasi antipemerintah besar-besaran.
Shinawatra sempat terpilih kembali, tetapi kemudian digulingkan oleh militer Thailand pada 2014.
Panglima militer Thailand yang berkuasa, Apirat Kongsompong, kemudian menyatakan dukungannya untuk Prayut.
