Nasional

Pemerintah beri sanksi Batik Air karena langgar 'physical distancing'

Batik Air melanggar ketentuan mengenai pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing)

Iqbal Musyaffa   | 20.05.2020
Pemerintah beri sanksi Batik Air karena langgar 'physical distancing' Ilustrasi (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Pemerintah memberikan sanksi kepada Batik Air karena melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan sanksi tersebut berupa pembekuan izin di rute-rute penerbangan yang melanggar ketentuan tersebut.

“Berdasarkan hasil investigasi dari inspektur penerbangan Ditjen Perhubungan Udara, bahwa yang melanggar adalah maskapai Batik Air dengan rute Jakarta- Denpasar dengan nomor penerbangan ID 6506,” jelas Adita dalam keterangan resmi, Rabu.

Dia menjelaskan penumpang pada penerbangan tersebut akan dipindahkan ke jam penerbangan yang berbeda serta akan mendapatkan informasi penjelasan.

Andita mengatakan pelanggaran yang dilakukan Batik Air berdasarkan investigasi yang dilakukan berupa pelanggaran berkaitan dengan “physical distancing”.

“Operator angkutan udara melanggar ketentuan yang tertera pada pasal 14 poin b mengenai pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan jaga jarak fisik,” kata dia.

Adita mengatakan selain maskapai penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara juga memberikan sanksi kepada operator bandar udara dalam hal ini Angkasa Pura II, berupa surat peringatan agar penumpukan penumpang di bandara bisa diantisipasi dan tidak terulang kembali.

Berdasarkan PM 18 tahun 2020, operator prasarana transportasi wajib menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik.

“Hasil investigasi kami menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap penerapan physical distancing oleh operator bandar udara,” jelas Adita.

Adita menegaskan bahwa Kemenhub akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan transportasi udara.

“Kami harap seluruh stakeholder penerbangan nasional dapat mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, terlebih lagi kita tengah menghadapi wabah yang terus memakan korban jiwa,” tambah dia.

Adita menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap sekecil apa pun pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan dan regulasi penerbangan nasional dan mengimbau kepada para pengguna moda transportasi udara untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan.

“Seluruh peraturan dan regulasi penerbangan tersebut kami rancang untuk memastikan bahwa transportasi udara tidak menjadi sarana penyebaran Covid-19 di Indonesia,” imbuh Adita.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.