Pansel capim KPK tegaskan tidak ada “calon titipan”

JAKARTA

Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah menjalankan proses seleksi secara independen dan objektif.

Ketua Tim Pansel Yenti Garnasih membantah kabar adanya calon pimpinan “titipan” dalam proses seleksi ini.

“Tidak ada titipan. Kalau pun ada, tidak sampai ke Pansel, tidak ada titipan siapa dan bagaimana,” kata Yenti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin.

Yenti memastikan kalau pun ada pihak-pihak yang berupaya mengintervensi, pansel capim KPK tidak menghiraukannya.

Dalam rapat ini, Komisi III bertemu pansel untuk mendengar penjelasan pansel terkait hasil asesmen capim KPK.

Komisi III DPR RI telah memulai proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 nama calon pimpinan KPK pada Senin, 9 September 2019.

Kesepuluh capim KPK telah melalui tahap membuat makalah sebagai bagian dari proses tersebut.

Proses seleksi capim KPK belakangan menuai kritik dari sejumlah pihak, di antaranya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang menilai ada upaya menaruh capim yang rekam jejaknya melemahkan KPK.

Selain itu, kritik juga pernah datang dari Wadah Pegawai KPK karena masih ada capim KPK yang memiliki rekam jejak buruk hingga tidak melaporkan harta kekayaannya.

Desakan terkait ini juga muncul melalui petisi di situs change.org yang telah ditandatangani oleh lebih dari 156 ribu orang hingga Senin sore.

Berikut nama 10 Capim KPK yang telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo:

1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata,
2. Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri,
3. Jaksa Johanis Tanak,
4. Auditor BPK I Nyoman Wara,
5. Hakim Nawawi Pomolango,
6. Advokat Lili Pintauli Siregar,
7. Dosen Nurul Ghufron,
8. Dosen Luthfi Jayadi Kurniawan,
9. PNS Sekretariat Kabinet Roby Arya, dan
10. PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo.