Erric Permana
13 September 2019•Update: 14 September 2019
JAKARTA
Meski mendapat kritik dari banyak aktivis anti korupsi, Presiden Joko Widodo menyatakan setuju dengan sejumlah poin dalam revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR.
Namun, Jokowi -- sapaan akrab Joko Widodo -- mengklaim memiliki perbedaan dalam sejumlah poin revisi UU KPK dan telah dituangkan dalam Surat Presiden kepada DPR.
Poin yang disetujui oleh pemerintah di antaranya tentang adanya Dewan Pengawas KPK, Jokowi menilai semua lembaga negara seperti Presiden RI, Mahkamah Agung serta DPR bekerja dalam prinsip saling mengawasi untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.
Itu sebab kata dia, dibutuhkan Dewan Pengawas yang nantinya merupakan gabungan dari tokoh masyarakat, akademisi serta pegiat anti korupsi dan bukan merupakan politisi ataupun birokrat serta penegak hukum yang masih aktif.
"Presiden kan diawasi, diperiksa BPK dan diawasi DPR. Dewan Pengawas saya kira wajar dalam proses tata kelola yang baik," tegas Jokowi pada Jumat di Istana Negara, Jakarta.
Selain itu juga, Jokowi menegaskan setuju dengan pemberian kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan.
Penegakan hukum harus memiliki prinsip hak asasi manusia (HAM) jelas Jokowi.
"Kalau RUU DPR memberikan maksimal 1 tahun untuk mengeluarkan SP3, kami minta 2 tahun supaya memberikan waktu memadai KPK yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan," tegas dia.
Presiden Joko Widdo juga setuju dengan menjadikan pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia mencontohkan lembaga independen lain seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) seluruh pegawainya merupakan PNS atau PPPK.
"Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian," kata dia.
"Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih terus menjabat dan mengikuti proses transisi menjadi ASN," lanjut dia.
Pada pekan lalu, Seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Kamis, menyetujui usulan untuk UU KPK sebagai hak inisiatif DPR RI.
Persetujuan ini diamini oleh fraksi partai pendukung pemerintah dan partai di luar pemerintahan seperti PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN.
Pengesahan ini mendapatkan kritik keras karena dinilai akan mengebiri KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia karena sejumlah pasal baru yang dianggap membuat kerja KPK lamban Namun, pemerintah tetap menyetujui revisi tersebut.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi UU nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menandakan DPR bisa memulai revisi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Surpres tersebut juga telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu.
