Rawan bencana, Menteri Basuki ingatkan “building code”

Muhammad Latief

JAKARTA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan lagi pentingnya pembangunan infrastruktur terutama di kawasan rawan bencana memenuhi “building code” agar adaptif dan tangguh bencana.

“Dari kejadian bencana di NTB, Sulteng, Pandeglang dan Lampung, yang menjadi “lesson learned” adalah bangunan gedung harus memenuhi building code,” ujar dia dalam siaran pers, Senin.

“Penerapan building code sangat penting. Mulai awal 2019, Kami akan intensifkan sosialisasi building code ke daerah-daerah terutama yang rawan bencana.”

Building code merupakan sebuah perangkat aturan mengenai desain, konstruksi dan cara pemeliharaan bangunan yang sesuai dengan karakteristik kawasannya. Selain soal teknis, building code juga mengatur soal standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan untuk penghuninya.

Di Indonesia, sedikitnya ada 22 provinsi yang berada pada kawasan rawan gempa dan tsunami atau yang biasa disebut ring of fire. Daerah-daerah tersebut harus menyusun building code, mereka sendiri sesuai dengan karakteristik kawasan.

Menurut Basuki, tsunami di Selat Sunda tidak banyak berdampak pada infrastruktur, namun tumpukan sampah menggunung di mana-mana.

“Kami akan membersihkannya serta rumah-rumah semi permanen yang rusak,” ujar dia.

Selain itu, prioritas lainnya adalah memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi selama tujuh hari ke depan.

Pemerintah menyediakan tujuh ekskavator, 12 dump truck, dan dua unit loader untuk membersihkan sampah-sampah tersebut.

Selain itu juga dikirimkan 16 mobil tangki air, 2 mobil toilet dan 20 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi.

Tambahan alat berat dan peralatan air bersih dan sanitasi akan dikirimkan dari Jakarta dan Banten.